Kabaran Jabar, - Provinsi Kalimantan Barat bersiap menerima pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program pemerataan akses pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah pusat.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Rita Hastarita, mengungkapkan bahwa ada empat Sekolah Rakyat yang diusulkan untuk dibangun di provinsi ini.
Keempat sekolah tersebut tersebar di berbagai wilayah, yakni satu sekolah di tingkat provinsi, satu di Kabupaten Mempawah, satu di Kota Pontianak, dan satu di Kabupaten Bengkayang.
Sekolah di tingkat provinsi akan berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) yang rencananya dibangun di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.
Lahan yang disediakan untuk pembangunan sekolah ini memiliki luas total 63.590 meter persegi, terdiri dari empat sertifikat hak pakai.
Rinciannya adalah Hak Pakai Nomor 2543 Tahun 2010 seluas 18.140 meter persegi, Hak Pakai Nomor 2544 Tahun 2010 seluas 17.010 meter persegi, Hak Pakai Nomor 2545 Tahun 2010 seluas 15.770 meter persegi, dan Hak Pakai Nomor 2546 Tahun 2010 seluas 12.670 meter persegi.
Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat luas.
Hingga saat ini, sebanyak 184 daerah di Indonesia telah mengajukan usulan pembangunan sekolah ini.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemerintah daerah sangat mendukung program ini.
"Kalau yang 184 daerah sudah siap lahannya, justru itu usulan dari daerah-daerah," ujarnya setelah rapat terbatas di Istana Merdeka pada 24 Maret lalu.
Pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun dalam penyediaan tenaga pengajar.
"Sekolah Rakyat ini dibangun oleh Bapak Presiden, dan kita juga akan membantu dari sisi guru, rekrutmen tenaga pengajar, serta koordinasi dengan pemerintah daerah," tambah Tito.
Dengan adanya Sekolah Rakyat, diharapkan anak-anak di berbagai daerah, termasuk di Kalimantan Barat, dapat menikmati pendidikan yang lebih baik tanpa hambatan jarak maupun keterbatasan fasilitas.
Program ini tidak hanya memberikan akses pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu, tetapi juga bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan nasional secara menyeluruh.
Pewarta: Red
Editor: Warsono
Sumber: Pontianak Post
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar