Partai Buruh, FARKES KSPI Bicara Demokrasi

Kabaran Jabar, - Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan (FARKES KSPI) menegaskan komitmennya terhadap penguatan demokrasi substansial dengan ambil bagian dalam Seminar Kebangsaan bertema "Redesain Pemilu Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi", yang digelar oleh Partai Buruh di The Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat.

Acara ini menjadi titik temu gagasan antara serikat buruh, akademisi, dan tokoh nasional dalam membahas langkah-langkah konkret untuk membenahi sistem pemilu Indonesia.

Fokus utamanya adalah respons terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka peluang pemisahan pemilu nasional dan lokal, revisi ambang batas parlemen, serta arah baru demokrasi yang lebih inklusif.

Empat pimpinan pusat FARKES KSPI hadir sebagai delegasi resmi, yakni:

Idris Idham – Sekretaris Jenderal

Siswo Darsono – Wakil Sekretaris Jenderal

H. Amirudin – Ketua Rumah Sakit

Anny Rohayani – Sekretaris Rumah Sakit

Dalam forum tersebut, Sekjen FARKES KSPI, Idris Idham, menekankan pentingnya keterlibatan buruh dalam sistem politik yang autentik dan berpihak.

“Keterwakilan buruh dalam sistem pemilu tidak boleh semu. Harus nyata, lewat partai politik alternatif seperti Partai Buruh yang lahir dari rahim gerakan serikat pekerja,” tegasnya.

Seminar ini menghadirkan pemikir dan pengambil kebijakan nasional, antara lain:

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie – Guru Besar Hukum Tata Negara UI

Zulfikar Arse Sadikin – Wakil Ketua Komisi II DPR RI

Mochammad Afifuddin – Ketua KPU RI

Said Salahudin – Wakil Presiden Partai Buruh

FARKES KSPI menilai bahwa perubahan sistem pemilu harus menyertakan suara kaum pekerja sebagai elemen rakyat yang paling terdampak oleh kebijakan publik.

Serikat pekerja tak boleh hanya menjadi penonton, tapi harus aktif sebagai motor perubahan demi pemilu yang adil, transparan, dan setara.

Sebagai informasi, FARKES KSPI merupakan salah satu motor penggerak kelahiran kembali Partai Buruh, yang dideklarasikan bersama federasi buruh lainnya pada 4–5 Oktober 2021 di Jakarta.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi politik jangka panjang untuk memperjuangkan kesejahteraan pekerja melalui kanal demokrasi yang independen dan progresif. *