Kabaran Jabar, - Pemerhati kebijakan publik yang juga Koordinator Umum Koordinat Masyarakat Pejuang Aspirasi (LSM KOMPAS), Fajar Budhi Wibowo, menilai pernyataan seorang anggota DPRD Kota Cimahi kepada dirinya “Akang mewakili masyarakat yang mana?” di tengah sorotan renovasi gedung senilai ±Rp50 miliar, bukan sekadar lontaran ringan.
Menurut Fajar, pertanyaan itu menyentuh dua ujian penting: seberapa dalam pemahaman wakil rakyat terhadap prinsip demokrasi, dan sejauh mana mereka siap menerima kritik sebagai bagian dari pengawasan publik.
Istilah “Villa Rebo” yang kini melekat pada Gedung DPRD Cimahi, kata Fajar, bukan ciptaan individu atau kelompok tertentu.
Julukan itu tumbuh dari pengamatan warga yang melihat puncak aktivitas dewan terjadi pada hari Rabu.
“Ini lahir dari persepsi publik, berdasarkan pola yang berulang,” ujarnya di Cimahi, Senin (11/8/2025).
Alih-alih menjawab dengan data terbuka atau menunjukkan kinerja merata sepanjang pekan, Fajar menilai respons yang muncul justru mempertanyakan penyebutan label tersebut.
Padahal, menurutnya, cara menghapus stigma semacam ini bukan dengan membungkam kritik, melainkan membenahi penyebabnya mulai dari transparansi jadwal kerja, keterbukaan kinerja, hingga komunikasi publik yang akuntabel.
“Kalau mau menghilangkan sebutan ‘Villa Rebo’, buktikan bahwa DPRD aktif bekerja melayani rakyat setiap hari, bukan hanya di hari tertentu,” tegasnya. *
Baca Juga:
Baca Juga:
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar