Warga Pamijahan Geruduk Kantor Desa, Tuntut Transparansi Dana Desa

Kabaran Jabar, - Suasana Kantor Desa Pamijahan, Selasa (18/8/2025), mendadak memanas. Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pamijahan berbondong-bondong menggelar aksi unjuk rasa, menuntut transparansi dalam pengelolaan dana desa.

Massa aksi menilai Kepala Desa Kusnadi tidak menerapkan prinsip keterbukaan. Mereka mendesak agar pemerintah desa tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga serius mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan ekonomi dan peningkatan pendidikan masyarakat.

“Kami hanya ingin tahu ke mana dana desa selama ini digunakan. Harus ada laporan yang jelas dan bisa diakses warga, bukan hanya segelintir orang,” seru salah seorang koordinator aksi.

Deretan Tuntutan Warga

Dalam aksinya, massa menyampaikan lima tuntutan utama:

1. Optimalisasi pelayanan kesehatan – termasuk pengelolaan mobil ambulans hibah dari Bank BJB agar bisa dimanfaatkan semua warga.

2. Penghapusan praktik KKN – menolak pengangkatan perangkat desa dari unsur keluarga kepala desa.

3. Transparansi anggaran desa – menuntut pemasangan baliho APBDes sesuai aturan dan akses publik atas data penggunaan dana desa.

4. Perbaikan keamanan desa – langkah nyata mengantisipasi maraknya pencurian motor dan hewan ternak.

5. Penguatan ekonomi dan pendidikan – mengarahkan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan menekan angka putus sekolah.

Aksi Damai, Belum Ada Jawaban

Koordinator aksi, Ust. Hafidzul Islam, menegaskan bahwa gerakan ini murni kepedulian masyarakat, bukan bermuatan politik.

“Aliansi Masyarakat Pamijahan ingin memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan sesuai prinsip good governance tanpa KKN dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.

Aksi yang berlangsung sekitar tiga jam itu berjalan damai dengan pengawalan aparat keamanan. Namun ketegangan tetap terasa, karena warga berulang kali meminta Kades Kusnadi keluar untuk memberikan klarifikasi. Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa belum memberikan pernyataan resmi.

Catatan Nasional

Sejak 2015, pemerintah pusat menggelontorkan dana desa bernilai miliaran rupiah setiap tahun. Namun, di berbagai daerah, dana desa kerap menjadi sorotan akibat dugaan penyalahgunaan dan praktik KKN. Aksi warga Pamijahan menambah daftar panjang tuntutan masyarakat agar anggaran desa benar-benar transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. (Poy)