Kang Ebod Tegaskan Pemimpin Harus Pahami Masalah Ekonomi

Ia menekankan bahwa setiap pemimpin, mulai dari presiden hingga kepala daerah, harus benar-benar memahami persoalan yang dihadapi bangsa, terutama dalam bidang hukum dan ekonomi.

“Seorang pemimpin itu harus tahu masalah. Presiden, gubernur, kepala daerah mereka wajib tahu persoalan yang dihadapi rakyatnya,” ujar Kang Ebod saat din temui dikantornya di Cimahi, pada Kamis (9/10/2025).

Menurutnya, akar dari berbagai persoalan nasional saat ini bermula dari penegakan hukum yang belum maksimal.

Ia menilai, lemahnya pengawasan dan praktik korupsi yang masih marak menjadi penghambat utama kemajuan ekonomi.

Kang Ebod menegaskan, hanya presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara yang memiliki kewenangan penuh untuk memastikan tegaknya hukum di Indonesia.

“Presiden itu menguasai Polri dan Kejaksaan. Jadi, penegakan hukum harus menjadi prioritas utama bila ingin ekonomi bangsa ini tumbuh,” tegasnya.

Selain hukum, Kang Ebod juga menyoroti ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap impor, terutama di sektor pangan dan teknologi.

Ia menilai, kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia belum mandiri dalam mengelola sumber daya yang melimpah.

“Kita ini negara agraris, tapi setiap tahun masih impor kedelai, jagung, bahkan gula. Padahal lahan kita luas, dari Kalimantan sampai Sulawesi,” katanya.

Menurutnya, salah satu cara mengatasi hal tersebut adalah dengan menata kembali kebijakan pangan dan memprioritaskan produksi dalam negeri.

Misalnya, dengan memberi lahan kepada petani lokal dan membangun pabrik pengolahan di daerah-daerah yang potensial.

Saat disinggung pertanyaan dari media Kabaran Jabar terkait kondisi ekonomi saat ini, Kang Ebod menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir masyarakat di berbagai daerah mulai merasakan perubahan nyata dalam situasi ekonomi mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, keterbatasan lapangan pekerjaan, hingga menurunnya daya beli.

Menurutnya, pemerintah telah berupaya menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan fiskal, sosial, dan program perlindungan masyarakat.

Namun, di tengah tantangan global serta fluktuasi pasar dunia, dampak terhadap kesejahteraan warga masih cukup terasa, terutama bagi kelompok menengah ke bawah dan pelaku usaha kecil.

“Kebijakan pemerintah perlu diarahkan agar benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. Jangan hanya stabil di angka, tapi juga terasa di dapur masyarakat,” tutur Kang Ebod.

Ia menilai, tantangan ekonomi Indonesia saat ini bukan hanya pada sisi makro seperti inflasi dan pertumbuhan, tetapi juga pada aspek keberlanjutan usaha kecil dan menengah (UKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.

Persaingan yang semakin ketat serta biaya produksi yang meningkat membuat banyak pelaku usaha harus berjuang keras untuk bertahan.

Kang Ebod pun mengajak semua pihak untuk ikut berkontribusi memberi masukan dan solusi nyata bagi arah kebijakan ekonomi nasional.

Ia menegaskan bahwa seorang pemimpin sejati harus tahu masalah, paham akar persoalan, dan berani menyelesaikannya demi kepentingan rakyat.

“Ekonomi yang kuat bukan hanya soal angka pertumbuhan, tapi soal keberanian pemimpin untuk memastikan rakyatnya hidup layak,” pungkasnya. (Bd20)