Program Makan Bergizi Gratis, Investasi Gizi Anak dan Ekonomi Lokal

Kabaran Jabar, - Pemerintah Republik Indonesia menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) salah satu program prioritas nasional Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024–2029 sepenuhnya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Program ini hadir sebagai langkah strategis untuk meningkatkan status gizi anak-anak sekolah, menekan angka stunting, serta menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal.

Menteri Keuangan RI menjelaskan, alokasi dana MBG tercantum dalam pos belanja sosial dan pendidikan pada APBN Tahun Anggaran 2025.

Pelaksanaannya dilakukan lintas kementerian dengan pembagian tugas yang terstruktur dan akuntabel.

Kementerian Keuangan bertugas mengatur serta menyalurkan anggaran ke kementerian teknis. Kemendikbudristek melaksanakan program di sekolah umum, sementara Kemenag menangani di madrasah.

Adapun Kemensos berperan mengintegrasikan MBG dengan program perlindungan sosial sekaligus mengawasi pelaksanaan di lapangan.

Melalui sinergi antarkementerian ini, pemerintah memastikan agar program berjalan efektif, transparan, tepat sasaran, dan bebas penyimpangan.

Pemda Jadi Ujung Tombak Pelaksanaan

Walau seluruh pendanaan berasal dari APBN, pemerintah daerah (pemda) memegang peran penting di lapangan. Mereka bertanggung jawab memastikan program benar-benar menyentuh sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Beberapa peran utama pemda antara lain:

Pendataan dan Verifikasi Penerima Manfaat. Dinas pendidikan kabupaten/kota wajib melakukan pendataan akurat disertai verifikasi lapangan agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan.

Penetapan Sekolah Sasaran dan Jadwal Distribusi. Sekolah prioritas ditetapkan berdasarkan indikator sosial dan kesehatan seperti angka stunting dan tingkat kemiskinan.

Kolaborasi dengan Pelaku Usaha Lokal. Pemda diwajibkan menggandeng UMKM, koperasi, kelompok tani, dan penyedia katering daerah agar bahan pangan berasal dari produsen lokal.

Pengawasan dan Pelaporan. Inspektorat daerah dan satuan pengawasan internal bertugas memantau kualitas makanan, distribusi, serta penggunaan anggaran.

Pelibatan Publik. Pemerintah membuka kanal pengaduan publik serta melibatkan komite sekolah dan orang tua siswa untuk menjaga kualitas program.

Transparansi dan Akuntabilitas Diperkuat

Setiap tahapan pelaksanaan MBG — mulai dari pengadaan bahan pangan hingga penyajian di sekolah — akan diawasi ketat oleh BPK, BPKP, dan Inspektorat Jenderal kementerian terkait.

Pemerintah juga tengah menyiapkan sistem informasi digital MBG yang memungkinkan masyarakat ikut memantau pelaksanaan program serta melaporkan dugaan penyimpangan secara langsung.

Menuju Generasi Sehat dan Cerdas

Program Makan Bergizi Gratis akan dimulai pada 2025 melalui tahap uji coba di beberapa daerah percontohan. Setelah evaluasi, cakupan program diperluas hingga menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Ketika berjalan penuh, pemerintah memproyeksikan anggaran MBG dapat mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Dampaknya tidak hanya meningkatkan kesehatan dan prestasi belajar siswa, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penguatan sektor pertanian, peternakan, dan UMKM.

Lebih dari sekadar bantuan sosial, MBG adalah investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. (P.L/Red: KJ)