Kabaran Jabar, - Pemerintah Kota Bandung kembali menjadi sorotan publik setelah hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan Kota Bandung dalam kategori rawan korupsi atau “rapor merah”.
Meski begitu, KPK menilai upaya tata kelola internal Pemkot Bandung dalam pencegahan korupsi sudah berada pada jalur yang cukup baik dan menunjukkan adanya kemajuan dibanding tahun sebelumnya.
Dikutip dari Pikiran-Rakyat.com (21/10/2025), Analis Tindak Pidana Korupsi Madya pada Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK, Irawati, menjelaskan bahwa Kota Bandung meraih skor 69 dalam survei tersebut.
“Masih dalam kategori rawan, nilainya 69. Jadi kalau kategori terjaga itu 78. Skor 69 itu rawan, jadi masih ditemukan banyak potensi risiko korupsi,” ujar Irawati.
Ia menjelaskan, penilaian SPI KPK didasarkan pada tiga kelompok responden, yakni internal Pemkot Bandung, masyarakat, dan kalangan ahli (expert).
Skor tersebut mencerminkan masih lemahnya pengawasan dalam sejumlah aspek seperti pengelolaan anggaran, SDM, pengadaan barang dan jasa, serta integritas aparatur sipil negara (ASN).
“Termasuk juga dalam upaya sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada masyarakat,” tambahnya.
Lebih jauh, Irawati menegaskan bahwa praktik jual beli jabatan masih menjadi celah korupsi yang sering muncul di pemerintahan daerah, sehingga KPK menekankan pentingnya penerapan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) sebagai langkah preventif.
Warga Prihatin, Transisi Kepemimpinan Jadi Sorotan
Menanggapi hasil tersebut, Ketua Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) Kota Bandung, Heri Irawan, menyatakan keprihatinannya.
“Sebagai warga Kota Bandung, saya prihatin atas rapor yang diperoleh. Masalah korupsi di Bandung seolah tidak pernah surut,” ujarnya (24/10/2025).
Heri menyoroti bahwa masa transisi pemerintahan usai pemilihan kepala daerah merupakan fase yang sangat rawan terhadap praktik jual beli jabatan.
“Pasca Pilkada, sistem pemerintahan mengalami transisi. Masa inilah yang paling rentan terjadinya jual beli jabatan,” katanya.
Ia juga menilai bahwa kasus korupsi yang menjerat sejumlah pejabat eksekutif dan legislatif belakangan ini harus menjadi “tamparan keras” bagi pemerintahan baru Farhan–Erwin untuk memperkuat sistem pengawasan dan menutup celah korupsi.
Ke depan, BPKP berkomitmen untuk mengawal jalannya pemerintahan agar bersih, transparan, dan akuntabel.
“Koordinasi dan komunikasi dengan aparat penegak hukum akan terus disinergikan demi terwujudnya clean government di Kota Bandung,” tutup Heri. *
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar