Dialog Kebangsaan Cimahi Satukan Aspirasi Pemerintah dan Buruh

Kabaran Jabar, - Pemerintah Kota Cimahi mengambil langkah proaktif menjaga stabilitas daerah jelang penetapan Upah Minimum Kota (UMK) dengan menggelar Konsolidasi, Silaturahmi, dan Dialog Kebangsaan bersama serikat buruh, Senin (24/11/2025) di Kantor Kecamatan Cimahi Selatan.

Kegiatan itu mempertemukan berbagai organisasi pekerja yang selama ini aktif di Cimahi, mulai dari SBSI’92, SPN, SPSI, GOBSI, KASBI hingga FSPMI. Forum ini menjadi wadah penyampaian aspirasi sekaligus ruang dialog terbuka antara pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh.

Dalam sambutannya, Wali Kota Cimahi Ngatiyana menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan hubungan industrial serta kewaspadaan terhadap isu tak bertanggung jawab yang berpotensi memicu kegaduhan terkait UMK.

“Kami berharap seluruh serikat buruh tetap menahan diri dan tidak terpancing oleh berita-berita yang belum jelas sebelum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat,” ujar Ngatiyana.

Ia menambahkan bahwa sikap pemerintah daerah tetap mengacu pada kebijakan dan arahan pusat agar keputusan UMK berjalan adil, memberi kepastian bagi pekerja, sekaligus menciptakan iklim industri yang sehat.

Ngatiyana menegaskan bahwa Pemerintah Kota Cimahi akan terus membuka ruang seluas-luasnya untuk menyerap aspirasi buruh. Dialog tripartit, menurutnya, adalah mekanisme terbaik untuk mencapai keputusan yang berpihak pada semua pihak.

“Musyawarah, kebersamaan, dan semangat kekeluargaan adalah kunci agar Cimahi tetap menjadi daerah yang damai dan kondusif,” tegasnya.

Selain itu, ia turut menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat memberi perhatian lebih terhadap kesejahteraan pekerja di wilayah industri, termasuk Cimahi, demi memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan hidup buruh.

Melalui agenda konsolidasi ini, Pemerintah Kota Cimahi mendorong seluruh unsur masyarakat ketenagakerjaan untuk memperkuat komitmen menjaga kondusivitas kota, serta menyusun langkah-langkah strategis menghadapi dinamika ketenagakerjaan pada periode penetapan UMK dan seterusnya. (Bd20)