Kabaran Jabar, - Ketua Komisi IV DPRD Kota Cimahi, Hj. Ike Hikmawati, S.S., M.Pd. dari Fraksi PKS, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih merata bagi masyarakat.
Hal tersebut ia sampaikan dalam dialog bersama warga yang menyoroti persoalan kualitas pendidikan, BPJS Kesehatan, hingga penanganan banjir kota, pada Kamis (4/12/2025), di Cimahi.
Pemerataan Kualitas Pendidikan Menjadi Prioritas
Ike menjelaskan bahwa kebijakan penghapusan TKD dan aturan baru dari pemerintah pusat membawa tantangan tersendiri dalam dunia pendidikan. Banyaknya lulusan SD yang harus ditampung SMP dan SMA menuntut perbaikan daya tampung serta kualitas sekolah.
“Fokus kami bukan lagi pada label sekolah unggulan, tetapi pemerataan kualitas pendidikan. Baik negeri maupun swasta, harus punya standar layanan yang sama,” ujarnya.
Menurutnya, jika kota hanya mengejar pembangunan sekolah negeri untuk menampung seluruh lulusan, pelayanan pendidikan justru tidak akan berjalan optimal. Kemitraan dengan sekolah swasta tetap menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan.
Ike menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan di semua sekolah akan mengurangi kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di masa depan.
“Kalau kualitasnya merata, masyarakat tidak lagi terfokus pada satu sekolah tertentu,” tambahnya.
Masalah BPJS: Dari PHK hingga Status Desaill
Dalam bidang kesehatan, Ike menanggapi keluhan mengenai banyaknya warga yang tiba-tiba diblokir atau dinonaktifkan BPJS-nya. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar kasus terjadi karena dua hal:
1. Warga sebelumnya bekerja lalu kena PHK, sehingga kepesertaan BPJS dari perusahaan otomatis berhenti.
2. Peserta BPJS Mandiri menunggak, karena belum ada kebijakan pemutihan dari pemerintah pusat.
“Daerah tidak punya kewenangan menentukan siapa yang berhak atau tidak berhak menerima bantuan pusat. Itu urusan Kementerian Kesehatan,” jelasnya.
Ike menambahkan, banyak warga naik kategori desil ekonomi berdasarkan data Kemensos, sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Namun pemerintah daerah tetap bisa membantu warga yang benar-benar membutuhkan lewat BPJS Pemda.
Untuk pengajuan, warga cukup menyiapkan:
KTP, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan, dan dokumen pendukung lainnya.
“Kalau persyaratan lengkap, insyaallah kita bantu sampai tuntas,” tegas Ike.
Banjir dan Infrastruktur: Trotoar Rusak Jadi Sorotan
Dalam dialog itu, warga juga mengeluhkan kekhawatiran ketika musim hujan tiba. Insiden banjir tahunan dan kondisi trotoar rusak membuat orang tua cemas melepas anaknya berangkat sekolah.
Salah satu kasus tragis bahkan terjadi pada 2021, ketika seorang siswa SMP hanyut karena trotoar berlubang dan arus air yang deras.
Menanggapi hal itu, Ike menegaskan bahwa perbaikan drainase dan trotoar harus diprioritaskan.
“Yang pertama, trotoar harus aman, tidak boleh ada lagi lubang yang membahayakan. Yang kedua, kita sedang mengurai peta masalah banjir dari hulu sampai hilir,” katanya.
Ia menyebut bahwa penanganan banjir tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab Pemkot Cimahi, tetapi perlu sinergi dengan wilayah perbatasan dan aparat kecamatan.
Komitmen untuk Menuntaskan Persoalan Kota
Ike memastikan DPRD akan terus mengawal aspirasi masyarakat melalui koordinasi lintas OPD, termasuk pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan bencana.
“Sedikit demi sedikit kita selesaikan. Yang penting komunikasi dan pengawasan terus berjalan,” ungkapnya.
Pengawasan dan Kolaborasi Jadi Kunci Perbaikan Layanan Publik
Sebagai pucuk pimpinan Komisi IV, Ike menegaskan bahwa DPRD tidak hanya berperan menyampaikan aspirasi, tetapi juga memastikan setiap rekomendasi betul-betul diimplementasikan oleh perangkat daerah.
Ia menyebut bahwa komunikasi antara DPRD, OPD teknis, hingga UPTD merupakan faktor penting dalam mempercepat penyelesaian masalah.
“Kami ingin masyarakat tahu bahwa setiap keluhan itu tidak berhenti di ruang rapat saja. Kami kawal terus sampai eksekusinya di lapangan,” jelasnya.
Menurut Ike, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, serta masyarakat menjadi fondasi utama agar layanan publik Kota Cimahi semakin responsif dan adil bagi semua lapisan warga.
Ia menutup dialog dengan harapan agar seluruh masyarakat tetap sehat dan turut mengawasi pembangunan kota. (Bd20)
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar