Kabaran Jabar, - Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan total anggaran kecamatan tahun 2026 mencapai Rp525,5 miliar untuk 40 kecamatan. Angka ini melonjak signifikan sekitar Rp219 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus menjadikan anggaran kecamatan sebagai salah satu pos belanja yang menyedot perhatian publik.
Meski nilai anggarannya terbilang besar, hingga saat ini informasi rinci mengenai peruntukan anggaran di masing-masing kecamatan masih minim tersaji di ruang publik.
Kondisi tersebut memicu tanda tanya, terutama terkait skema pembagian dan manfaat langsung yang dirasakan masyarakat.
Data perencanaan daerah tahun 2026 menunjukkan adanya kesenjangan alokasi anggaran antar kecamatan. Kecamatan Cibinong tercatat menerima anggaran tertinggi dengan nilai mencapai Rp118,89 miliar.
Sementara itu, sejumlah kecamatan lain hanya memperoleh alokasi di kisaran Rp6 hingga Rp9 miliar, salah satunya Kecamatan Pamijahan yang menerima sekitar Rp6,74 miliar.
Perbedaan mencolok ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar perhitungan anggaran. Hingga kini, belum ada penjelasan terbuka apakah pembagian anggaran tersebut mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, beban pelayanan, atau variabel kebutuhan lainnya.
Penelusuran pada berbagai kanal informasi publik juga menunjukkan bahwa rincian program dan kegiatan kecamatan belum sepenuhnya dipublikasikan secara detail. Padahal, anggaran kecamatan umumnya digunakan untuk belanja operasional, koordinasi pembangunan, fasilitasi pelayanan masyarakat, serta kegiatan penunjang pemerintahan di tingkat wilayah.
Sejumlah warga Kabupaten Bogor mengaku belum mengetahui secara pasti program apa saja yang dibiayai dari anggaran kecamatan.
“Yang kami dengar anggarannya terus naik, tapi kegiatan nyata di kecamatan tidak terlalu terlihat,” ujar salah seorang warga.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran bahwa sebagian besar anggaran kecamatan lebih banyak terserap untuk belanja rutin dan administratif. Sementara itu, dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dinilai belum terukur secara jelas.
Pengamat kebijakan publik menilai, kenaikan anggaran seharusnya diiringi dengan keterbukaan dokumen perencanaan dan realisasi. Publikasi program, target kinerja, serta laporan capaian yang mudah dipahami masyarakat dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik.
“Transparansi bukan sekadar menyebut angka total, tetapi menjelaskan manfaat nyata yang dirasakan warga,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan rinci yang dipublikasikan secara luas terkait pembagian anggaran kecamatan tahun 2026 per program dan kegiatan.
Dengan total anggaran yang menembus lebih dari setengah triliun rupiah, anggaran kecamatan kini menjadi sorotan serius sekaligus ujian bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. (Poy)
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar