Kabaran Jabar, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bogor, dengan memberi perhatian khusus pada pengelolaan Dana Desa.
Langkah ini ditempuh sebagai upaya pencegahan dini terhadap potensi penyimpangan sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel hingga ke tingkat desa.
Pengawasan tersebut mengemuka dalam agenda koordinasi antara KPK RI dan jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor yang digelar di Cibinong, Selasa (20/1/2026).
Dalam forum itu, KPK menegaskan komitmennya untuk tidak hanya mengawal program strategis daerah, tetapi juga memastikan Dana Desa dikelola sesuai regulasi karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
KPK menilai Dana Desa memiliki peran krusial dalam mendorong pembangunan berbasis kebutuhan lokal, mulai dari peningkatan infrastruktur, penguatan ekonomi desa, hingga pelaksanaan program sosial.
Namun, besarnya anggaran yang dikelola desa juga memerlukan sistem pengawasan ketat agar terhindar dari praktik penyalahgunaan.
Perwakilan KPK menegaskan bahwa pendampingan dilakukan agar setiap tahapan pengelolaan anggaran—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan—dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.
"Pendekatan ini diharapkan mampu membangun kesadaran aparatur desa terhadap pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap aturan," ujarnya.
Selain Dana Desa, KPK juga memantau sejumlah program strategis Pemerintah Kabupaten Bogor, termasuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, perizinan, serta pengadaan barang dan jasa.
Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat sistem pengendalian internal serta meningkatkan kualitas pengawasan di seluruh lini birokrasi.
Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan kesiapan untuk bersinergi dan terbuka terhadap pengawasan KPK RI. Pendampingan tersebut dinilai sebagai momentum penting dalam meningkatkan integritas aparatur, tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi juga kecamatan dan desa.
Pengawasan KPK mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bogor, termasuk kawasan Bogor Barat yang memiliki jumlah desa cukup besar dan tengah menjalankan berbagai program pembangunan berbasis Dana Desa.
"Dengan pengawalan ini, penggunaan anggaran publik diharapkan semakin efektif, tepat sasaran, serta mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah," pungkasnya. (Poy)
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar