Kabaran Jabar, - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menegaskan komitmennya untuk menggiatkan pendidikan kebangsaan atau pendidikan kewarganegaraan (civic education) di tengah masyarakat. Langkah ini dinilai penting sebagai fondasi demokrasi yang sehat, di mana warga negara memahami secara utuh hak dan kewajibannya.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bagian ke-6 yang digelar oleh DPP Partai Gelora secara daring, Jumat malam (6/2/2026).
Menurut Fahri, demokrasi tidak akan berjalan optimal jika masyarakat bersikap apatis. Demokrasi justru menuntut warganya untuk peduli, peka, dan terlibat aktif dalam kehidupan sosial serta bernegara.
“Di banyak negara, pendidikan kebangsaan disebut sebagai civic education. Tujuannya agar masyarakat mengerti hak dan kewajiban sebagai warga negara,” ujar Fahri.
Ia menjelaskan, pemahaman tersebut akan mendorong partisipasi aktif masyarakat demi kepentingan bersama. Demokrasi, kata Fahri, tidak mengasumsikan rakyatnya bersikap masa bodoh, melainkan konsisten menjaga kepedulian terhadap persoalan di sekitarnya.
Bahkan, lanjut Fahri, nilai kepedulian juga ditegaskan dalam ajaran agama. Setiap pemeluk agama diminta untuk peduli kepada sesama, karena ketidakpedulian dapat menghilangkan identitas seseorang sebagai bagian dari umat atau golongan tertentu.
“Kepedulian sosial adalah bentuk tanggung jawab sebagai anggota masyarakat, bangsa, bahkan komunitas global,” tegasnya.
Atas dasar itu, Partai Gelora secara aktif menggelar kajian-kajian kebangsaan, termasuk membangun kesadaran menjadi warga masyarakat global yang bertanggung jawab.
Fahri yang juga menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI menuturkan, pendidikan kebangsaan mencakup pemahaman sejarah Indonesia, falsafah negara Pancasila, hingga sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang dipengaruhi dinamika politik.
“Supaya kita paham apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kenyataannya, masih banyak orang yang tidak memahami hal-hal mendasar ini,” ujarnya.
Ia berharap, kader dan fungsionaris Partai Gelora dapat menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang memiliki pemahaman kebangsaan yang utuh. Fahri pun tak segan mengkritik politisi, anggota dewan, maupun pejabat publik yang gagal membedakan antara perilaku sistem dan perilaku individual.
“Itu dua hal yang berbeda. Banyak yang terjebak mengurusi hal-hal kecil, karena tidak mampu membaca gambaran besar dari sebuah sistem,” ungkapnya.
Menurut Fahri, ketidakmampuan melihat gambaran besar inilah yang menyebabkan persoalan bangsa terus berulang, mulai dari korupsi hingga kemiskinan yang tak kunjung tuntas.
“Kita sulit keluar dari masalah karena terbiasa melihat potongan kecil, bukan keseluruhan gambar. Akibatnya, kita tidak tahu jalan keluarnya,” tegas mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014–2019 itu.
Ia pun menutup dengan ajakan agar seluruh komponen bangsa memiliki kemampuan membaca secara utuh sistem pemerintahan, ketatanegaraan, dan politik Indonesia.
“Agar kita mengerti kenapa bisa sampai di titik ini dan ke mana arah bangsa ini ke depan. Semua itu adalah konsekuensi dari sistem politik dan demokrasi yang kita jalani bersama,” pungkas Fahri Hamzah. (Bd20)
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar