Parkir Cimahi Harus Utamakan Warga

Kabaran Jabar, - Kebijakan baru pengelolaan parkir di kawasan Pasar Atas Kota Cimahi menuai sorotan dari kalangan legislatif.

Anggota Komisi II DPRD Kota Cimahi dari Fraksi PKB, Dede Latif, menekankan pentingnya keberpihakan terhadap masyarakat lokal dalam penerapan sistem baru tersebut.

Dalam wawancara bersama awak media pada Kamis (2/4/2026), sebagaimana di kutip Jagat Pewarta, Dede mengungkapkan bahwa pengelolaan parkir kini telah berkembang menjadi isu yang lebih kompleks, Sabtu (4/4/2026).

Ia menilai, keterlibatan pihak luar daerah dalam proses tender menunjukkan bahwa skala pengelolaan sudah meluas, bahkan beririsan dengan kewenangan tingkat provinsi.

Menurutnya, langkah Pemerintah Kota Cimahi untuk menerapkan sistem pengelolaan parkir secara profesional melalui mekanisme tender memang patut diapresiasi.

Namun demikian, aspek pemberdayaan warga lokal tidak boleh diabaikan.

“Profesionalitas penting, tapi masyarakat sekitar juga harus dilibatkan secara nyata,” ujarnya.

Dede menjelaskan bahwa Komisi II pada prinsipnya membuka peluang bagi semua pihak untuk mengikuti proses lelang.

Namun, adanya persyaratan administratif seperti kepemilikan badan usaha resmi menjadi tantangan tersendiri bagi warga lokal yang sebelumnya mengelola parkir secara swadaya.

Dalam proses tender yang tengah berjalan, diketahui sejumlah peserta berasal dari luar daerah seperti Bekasi dan Cianjur.

Sementara itu, keterlibatan masyarakat lokal masih tergolong minim.

“Baru sekitar 30 persen warga lokal yang terakomodasi. Sisanya dikelola oleh perusahaan. Ini yang menjadi perhatian kami,” jelasnya.

Ia pun mendorong adanya formulasi kebijakan yang lebih berpihak, dengan komposisi ideal yang memberi ruang lebih besar bagi masyarakat setempat.

Dede mengusulkan skema keterlibatan hingga 70 persen untuk warga lokal, atau setidaknya 60 persen, agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa pengelolaan parkir tidak semata-mata soal peningkatan pendapatan asli daerah, tetapi juga menyangkut keberlangsungan mata pencaharian warga yang telah lama bergantung pada sektor tersebut.

Dengan kebijakan yang lebih inklusif, diharapkan tercipta keseimbangan antara profesionalitas pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal di Kota Cimahi. (Bd20)