Kabaran Jabar, - Kunjungan mendadak yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke SMKN 2 Subang berubah menjadi sorotan publik.
Alih-alih sekadar inspeksi rutin, sidak tersebut justru membuka tabir persoalan klasik dalam birokrasi pendidikan: lemahnya pengawasan di lapangan.
Di hadapan kondisi sekolah yang dinilai memprihatinkan, Dedi Mulyadi tidak menahan kritik.
Ia secara lugas menyebut fungsi pengawasan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Kantor Cabang Dinas (KCD) tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Kalau sekolah berantakan begini, artinya tidak ngapa-ngapain,” ujarnya tegas, memantik perhatian banyak pihak.
Pernyataan tersebut langsung menyebar luas dan dianggap sebagai sindiran keras terhadap pejabat birokrasi pendidikan yang dinilai lebih sibuk dengan laporan administratif ketimbang memastikan kondisi nyata di sekolah tetap terjaga.
Menurutnya, praktik kerja yang hanya berorientasi pada dokumen tanpa kontrol lapangan merupakan akar dari berbagai persoalan pendidikan.
Ia menegaskan, pola seperti itu tidak bisa terus dipertahankan karena berdampak langsung pada kualitas belajar siswa.
Melalui sidak ini, Dedi Mulyadi ingin mendorong perubahan budaya kerja di lingkungan pendidikan dari sekadar formalitas menuju tanggung jawab nyata yang dirasakan langsung oleh sekolah dan peserta didik.
Respons publik pun mengalir deras. Di media sosial, banyak warganet menyatakan dukungan terhadap langkah tegas tersebut.
Mereka menilai kritik keras itu sebagai sinyal bahwa pembenahan sistem pendidikan di Jawa Barat tidak lagi bisa ditunda, dan membutuhkan keberanian untuk menyentuh akar masalah. (Muh) ***
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar