Kabaran Jabar, - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memfasilitasi 15 skema sertifikasi kompetensi bagi lulusan Program Pemagangan Nasional (MagangHub). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus memberikan pengakuan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan sertifikasi kompetensi merupakan instrumen penting dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia. Oleh karena itu, berbagai skema sertifikasi yang disiapkan disusun berdasarkan kebutuhan industri saat ini, mulai dari administrasi perkantoran, teknologi informasi, pelayanan, keuangan, sumber daya manusia, pengelolaan data, hingga Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
“Sertifikasi kompetensi menjadi instrumen penting untuk memastikan lulusan MagangHub memiliki pengakuan atas kompetensi yang dimiliki sehingga lebih siap bersaing di pasar kerja,” ujar Yassierli dalam keterangan resmi yang disampaikan melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (1/6/2026).
Sebanyak 15 skema sertifikasi yang disiapkan meliputi Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Junior Secretary, Asisten Pengembang Web, Digital Marketing, Pembuatan Desain Grafis, Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Tunggal, Supervisor Sumber Daya Manusia, Pelayanan Pelanggan, Front Office, Operator Komputer, Digital Filing, Produksi Karya Audio Visual, Analis Data, Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta Penyusunan Laporan Keuangan untuk Pemula.
Melalui berbagai skema tersebut, lulusan MagangHub diharapkan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri modern. Kompetensi tersebut mencakup kemampuan administrasi dan pelayanan, penguasaan teknologi digital, pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia, analisis data, hingga penerapan standar keselamatan kerja.
Pelaksanaan sertifikasi akan dilakukan oleh BNSP melalui jaringan lembaga sertifikasi profesi yang bekerja sama dengan balai pelatihan vokasi Kemnaker di berbagai daerah. Untuk mendukung program ini, Kemnaker telah melakukan pemetaan kesiapan balai pelatihan vokasi di seluruh Indonesia.
Hasil pemetaan menunjukkan BBPVP Makassar, BBPVP Medan, dan BPVP Surakarta masing-masing siap menyelenggarakan 15 skema sertifikasi. BBPVP Bekasi menyiapkan 11 skema, sedangkan BBPVP Bandung, BBPVP Semarang, BPVP Aceh, BPVP Padang, BPVP Samarinda, dan BPVP Kendari masing-masing menyiapkan 10 skema sertifikasi.
Sementara itu, BPVP Banyuwangi dan BPVP Ternate masing-masing memiliki kapasitas sembilan skema sertifikasi, disusul BPVP Bantaeng dengan delapan skema. BPVP Pangkajene dan Kepulauan serta BPVP Belitung masing-masing menyiapkan tujuh skema, BBPVP Serang enam skema, sedangkan BPVP Lombok Timur, BPVP Ambon, dan BPVP Sorong masing-masing empat skema. Adapun BPVP Bandung Barat dan BPVP Sidoarjo masing-masing menyiapkan tiga skema sertifikasi.
Secara keseluruhan, kapasitas penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di seluruh balai pelatihan vokasi Kemnaker mencapai 180 skema. Melalui program ini, Kemnaker berharap akses sertifikasi bagi lulusan MagangHub semakin luas sehingga mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia serta memperkuat kesiapan mereka memasuki dunia kerja yang semakin kompetitif. (Bd20)
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar