Kabaran Jabar, - Langkah mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang memulai safari politik ke sejumlah daerah dengan titik awal di Lampung menuai perhatian publik.
Kunjungan tersebut dinilai tidak hanya bermuatan silaturahmi, tetapi juga mengandung pesan politik yang kuat, terutama setelah Jokowi menerima gelar adat Baginda Pemuka Bangsa dari Keraton Keagungan Lampung.
Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai prosesi pemberian gelar adat tersebut memunculkan perdebatan mengenai kelayakan Jokowi sebagai penerima. Menurutnya, polemik tersebut berkaitan dengan relevansi serta warisan kepemimpinan (legacy) Jokowi terhadap Provinsi Lampung.
"Perdebatannya adalah mengenai kelayakan Jokowi menerima gelar Baginda Pemuka Bangsa, serta dikaitkan dengan relevansi maupun legacy-nya terhadap Lampung," ujar Efriza, Rabu (1/7/2026).
Efriza menjelaskan, apabila pemberian gelar dimaknai sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi atas pengabdian Jokowi selama dua periode memimpin Indonesia, maka hal tersebut merupakan sesuatu yang sah. Terlebih apabila bertujuan melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi adat Lampung.
"Jika ini merupakan bagian dari penghormatan sekaligus pelestarian budaya adat di Lampung, maka tentu patut dihormati. Namun dalam praktiknya, elite politik kerap menjadikan budaya sebagai komoditas untuk meningkatkan citra politik," katanya.
Meski demikian, Efriza menilai safari politik Jokowi di Lampung tetap memiliki dimensi politik yang tidak dapat diabaikan. Ia menegaskan bahwa pemberian gelar kehormatan pada dasarnya merupakan penilaian yang sangat bergantung pada subjektivitas pihak pemberi, dalam hal ini Keraton Keagungan Lampung.
"Perdebatan mengenai pemberian gelar merupakan hal yang wajar karena penilaiannya cenderung didasarkan pada subjektivitas lembaga pemberi gelar," ujarnya.
Selain pemberian gelar adat, Efriza juga menyoroti prosesi adat yang memperlihatkan Jokowi menginjak kepala kerbau. Menurutnya, simbol tersebut berpotensi menimbulkan persepsi publik yang kurang etis dan dapat dimaknai sebagai sikap jumawa seorang mantan kepala negara.
"Makna subjektivitas bukan berarti tindakan tersebut merupakan preseden buruk atau kesalahan. Namun, ada kecenderungan munculnya kesan kesombongan dalam dinamika politik di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," pungkas Efriza.Apabila diinginkan, saya juga dapat mengubahnya menjadi gaya berita yang lebih netral, lebih tajam, atau mengikuti gaya penulisan media daring. **
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar