Elton Agus Marjan Dorong Program Kesehatan Bandung Berujung Dampak Nyata

Menurutnya, setiap program harus memiliki tindak lanjut yang terukur sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Elton saat menghadiri Lokakarya Mini Kesehatan 2026 di Aula Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Kamis (27/8/2026).

Elton menegaskan, DPRD Kota Bandung memiliki tiga fungsi utama yang memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan sektor kesehatan, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Dalam fungsi penganggaran, kata Elton, DPRD berkewajiban memastikan APBD Kota Bandung dialokasikan secara signifikan dan berpihak kepada kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan.

Beberapa program yang menjadi perhatian di antaranya Cek Kesehatan Gratis (CKG), penanganan stunting, serta pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

“Fungsi penganggaran adalah memastikan APBD Kota Bandung signifikan dan berpihak kepada masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan. Di antaranya terkait Cek Kesehatan Gratis (CKG), stunting, serta HIV/AIDS,” ujar Elton.

Elton mencontohkan komitmen Pemerintah Kota Bandung bersama DPRD dalam mempertahankan program Universal Health Coverage (UHC). Menurutnya, keberlanjutan program tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang besar, yang disebut mencapai sekitar Rp320 miliar setiap tahun.

Sebelumnya, terdapat dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan nilai puluhan miliar rupiah. Namun, ketika dukungan tersebut dihentikan, Pemkot Bandung bersama DPRD tetap mempertahankan komitmen penganggaran agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak terhenti.

“Ini salah satu fungsi DPRD, yaitu menganggarkan APBD Kota Bandung untuk kepentingan masyarakat, termasuk memenuhi kebutuhan dasar di bidang kesehatan,” katanya.

Meski demikian, Elton menilai besarnya anggaran belum dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan sebuah program.

Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD diperlukan untuk memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan output dan outcome yang jelas.

“Kita harus melihat output-nya seperti apa, outcome-nya seperti apa, supaya program tersebut benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Sorotan khusus disampaikan Elton terhadap pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Ia berharap masyarakat yang telah menjalani pemeriksaan tidak sekadar menerima hasil pemeriksaan, kemudian selesai tanpa mendapatkan penjelasan maupun pendampingan lebih lanjut.

Menurut Elton, hasil pemeriksaan seharusnya menjadi pintu masuk untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat secara lebih menyeluruh. Warga yang terindikasi memiliki risiko penyakit perlu mendapatkan penjelasan, pemantauan, hingga intervensi sesuai kebutuhan.

Elton berkaca pada pengalamannya mengikuti general check-up. Hasil pemeriksaan yang diberikan tanpa penjelasan lebih lanjut, menurutnya, berpotensi menyulitkan masyarakat dalam memahami kondisi kesehatannya.

Masyarakat yang tidak memiliki latar belakang medis tentu membutuhkan informasi yang mudah dipahami mengenai hasil pemeriksaan serta langkah yang perlu dilakukan.

“Kalau hanya sebatas diperiksa saja, sayang. Kita mengeluarkan anggaran, diperiksa, setelah itu dibiarkan. Harapan saya program ini tidak hanya berhenti di pemeriksaan, tetapi ada tindak lanjutnya seperti apa,” kata Elton.

Karena itu, ia mendorong agar data hasil CKG di tingkat kecamatan dan puskesmas dapat dipetakan secara lebih detail.

Pemerintah, misalnya, perlu mengetahui berapa jumlah warga yang telah mengikuti pemeriksaan, berapa yang terindikasi memiliki potensi penyakit, serta berapa warga yang sudah memperoleh tindak lanjut.

Data tersebut dinilai penting sebagai dasar DPRD dalam menentukan arah kebijakan dan penganggaran pada periode berikutnya.

Jika dari hasil pemetaan ditemukan tingkat risiko penyakit yang cukup tinggi, pemerintah bersama DPRD dapat segera merancang program intervensi yang lebih tepat sasaran.

“Kalau kegiatan-kegiatannya tidak hanya sebagai seremonial, setelah tindak lanjut harus ada dampak yang terjadi pada masyarakat. Ketika kita mengetahui berapa banyak warga yang memiliki potensi penyakit, pemerintah bisa bergerak cepat membuat program dan penganggaran,” katanya.

Selain CKG, Elton turut menyoroti persoalan stunting yang dinilainya membutuhkan strategi penanganan secara menyeluruh.

Menurutnya, upaya menekan angka stunting harus dimulai dari deteksi dini dan dilanjutkan dengan kolaborasi lintas sektor. Penanganannya tidak dapat hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan.

Keterlibatan DPPKB, kecamatan, kelurahan, puskesmas, perangkat daerah terkait, serta berbagai elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun strategi bersama.

“Penanganan stunting perlu kolaborasi. Kita harus berkoordinasi antara Dinas Kesehatan, DPPKB, kecamatan, lurah dan unsur lainnya untuk bersama-sama menurunkan angka stunting,” tuturnya.

Elton juga mengingatkan adanya kemungkinan orang tua yang enggan membawa anaknya untuk diperiksa karena khawatir muncul stigma apabila anak dinyatakan mengalami stunting.

Kondisi tersebut, menurutnya, perlu ditangani melalui pendekatan yang edukatif dan humanis. Masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa deteksi dini bukan untuk memberikan label atau stigma, melainkan menjadi langkah awal agar anak memperoleh penanganan yang tepat.

Elton berharap Lokakarya Mini Kesehatan 2026 tidak sekadar menjadi forum koordinasi, tetapi mampu melahirkan langkah konkret untuk memperkuat pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan dan puskesmas.

Ia menegaskan, DPRD tidak hanya berkepentingan melihat berapa banyak kegiatan yang telah dilaksanakan atau berapa besar anggaran yang terserap. Hal yang jauh lebih penting adalah perubahan yang terjadi setelah program tersebut dijalankan.

“Ukuran kami di DPRD Kota Bandung ketika membuat program adalah dampaknya seperti apa. Jadi bukan hanya berapa kegiatan yang dilaksanakan, tetapi bagaimana dampak yang terjadi di masyarakat,” pungkasnya.

Dengan demikian, setiap program kesehatan di Kota Bandung diharapkan memiliki siklus yang jelas: diperiksa, dipetakan, ditindaklanjuti, dan menghasilkan perubahan. Bukan sekadar selesai ketika kegiatan berakhir, tetapi terus bergerak hingga masyarakat memperoleh manfaat nyata. (Rio)