Kabaran Jabar, - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan pemberantasan peredaran tramadol dan obat-obatan terlarang tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian.
Seluruh elemen masyarakat, khususnya aparatur pemerintahan tingkat paling bawah, harus turun langsung menjadi garda terdepan.
Menurut Dedi, perang terhadap peredaran obat terlarang harus dimulai dari lingkungan terkecil. RT, RW, kepala desa hingga lurah diminta aktif mengawasi wilayahnya dan tidak bersikap cuek terhadap aktivitas mencurigakan.
“RT, RW, kepala desa, kepala kelurahan harus menjadi pelopor gerakan. Jadi harus dinyatakan daerahnya bersih dari peredaran obat-obatan,” kata Dedi, Rabu (12/8/2026).
Gubernur menilai aparatur lingkungan memiliki posisi strategis karena paling dekat dengan masyarakat. Informasi terkait peredaran obat terlarang akan lebih cepat terdeteksi jika pengawasan dilakukan langsung dari tingkat RT/RW.
Dedi juga mengajak masyarakat untuk berani melapor jika menemukan dugaan peredaran obat terlarang di lingkungannya. Namun ia mengingatkan agar warga tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.
“Informasi tersebut harus disampaikan kepada aparat berwenang agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum,” ujarnya.
Menurut Dedi, lingkungan yang bersih dari obat terlarang tidak akan terwujud jika semua pihak memilih diam.
Diperlukan keberanian kolektif untuk menjaga generasi muda dari bahaya narkoba dan obat-obatan terlarang.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendorong koordinasi lintas sektor antara pemerintah desa/kelurahan, kepolisian, BNN, dan tokoh masyarakat agar gerakan ini berjalan masif dan berkelanjutan. (Red)
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar