Kabaran Jabar, - Pemerintah Kota Bandung menjalani visitasi dan uji petik penilaian kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Tahun 2026 oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Kegiatan berlangsung di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung, Jalan Cianjur No 34, Rabu (12/8/2026).
Kota Bandung sebelumnya terpilih sebagai salah satu nomine Pemerintah Daerah Berkinerja Sangat Baik dalam Penyelenggaraan PTSP dan PPB Tahun 2026.
Visitasi ini menjadi bagian dari tahapan penilaian untuk melihat langsung komitmen pemerintah daerah serta implementasi pelayanan di lapangan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan uji petik merupakan momentum menunjukkan keterbukaan Kota Bandung dalam menerima investasi sekaligus menyelesaikan kendala yang dihadapi dunia usaha.
“Perizinan ini bukanlah suatu hal yang dianggap sebagai hal yang mempersulit, tapi juga memberikan benefit yang besar kepada dunia usaha,” ujar Farhan.
Farhan menilai Kota Bandung memiliki modal kuat untuk menarik investasi. Diaktifkannya kembali Bandara Internasional Husein Sastranegara sebagai bagian dari ekosistem aviasi Jawa Barat yang terhubung dengan BIJB menjadi salah satu potensi.
Kota Bandung juga memiliki akses transportasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang siap mendukung industri strategis.
“Nilai kita ini tinggi sekali. Tinggal masalahnya adalah apakah prosesnya memang betul-betul membantu dunia usaha atau justru menghalangi realisasi potensi yang begitu besar,” katanya.
Lebih lanjut, Farhan menekankan investasi harus berdampak pada masyarakat, terutama penyerapan tenaga kerja.
Pemkot Bandung menargetkan penurunan pengangguran diiringi peningkatan pekerja di sektor formal.
“Keuntungan penyerapan tenaga kerja sangat tinggi,” ujarnya.
Ia juga menyorot peran perizinan dalam pengembangan UMKM.
Dengan adanya sentra UMKM di tiap kecamatan dan event kreatif, pelaku usaha memiliki ruang untuk tumbuh.
Meski begitu, Farhan mengakui masih ada tantangan seperti proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang perlu dipercepat.
Selain perizinan usaha, Farhan menyebut layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan juga penting untuk mendukung investor dan tenaga kerja di Bandung.
“Untuk itulah memang kehadiran dari Kementerian bersama dengan Pemerintah Provinsi dan juga Dunia Usaha ini menjadi motivasi bagi kami agar terus bergerak,” katanya.
Beberapa potensi investasi lain yang dipaparkan, di antaranya pengelolaan sampah menjadi energi listrik di Legok Nangka.
Farhan berharap penilaian PTSP dan PPB tidak hanya jadi kompetisi, tetapi momentum memperkuat pelayanan.
“Perizinan ini bukan hambatan tapi adalah dukungan untuk pengembangan investasi,” pungkasnya.
Kepala DPMPTSP Kota Bandung, Didi mengapresiasi kehadiran Wali Kota dan jajaran OPD. Ia menegaskan hasil penilaian akan dilaporkan kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM berdasarkan fakta di lapangan dan diskusi.
“Kita enggak bisa janji karena ini bukan yang memutuskan, nanti Pak Menteri,” katanya.
Dalam sesi paparan, sejumlah OPD mempresentasikan inovasi. Disdukcapil menampilkan layanan "Salaman" dan layanan perkawinan terpadu di MPP. Disdagin memperkuat OSS untuk kepastian berusaha.
Dishub mempercepat perizinan angkutan umum. Disnaker memaparkan aplikasi New Bima, pelatihan, dan pengiriman 40 warga ke Jepang.
Ciptabintar menghadirkan layanan gambar gratis PBG dan pengkaji teknis gratis SLF. Disbudpar mendorong sport tourism dan pemanfaatan cagar budaya.
Dengan evaluasi ini, Pemkot Bandung berharap kualitas pelayanan terus meningkat, proses berusaha dipercepat, dan investasi yang masuk memberikan dampak nyata bagi ekonomi dan penciptaan kerja di Kota Bandung. (Ray)
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar