Kabaran Jabar, - Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kota Bandung menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Selasa (15/9/2026).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., didampingi Ketua H. Asep Mulyadi, S.H., Wakil Ketua I H. Toni Wijaya, S.E., S.H., serta Wakil Ketua III Rieke Suryaningsih, S.H. Rapat turut dihadiri Wakil Wali Kota Bandung H. Erwin, Sekda Kota Bandung Iskandar Zulkarnain dan jajaran pimpinan OPD.
Dalam pandangannya, Fraksi NasDem menegaskan APBD harus menjadi instrumen untuk menjawab persoalan nyata masyarakat. Keberhasilan anggaran, menurut Fraksi NasDem, tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun tingkat serapan, tetapi juga dari peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Untuk Perubahan APBD 2026, Fraksi NasDem mencermati pendapatan daerah yang meningkat dari Rp7,19 triliun menjadi Rp7,20 triliun. Kenaikan terutama berasal dari PAD sebesar Rp86,56 miliar. Namun, pendapatan transfer mengalami penurunan sekitar Rp74,78 miliar.
Fraksi NasDem mendorong optimalisasi PAD melalui digitalisasi pemungutan, integrasi basis data wajib pajak dan retribusi, peningkatan kepatuhan, optimalisasi aset daerah serta pencegahan kebocoran penerimaan.
Fraksi juga menyoroti realisasi pendapatan hingga 22 Juni 2026 yang mencapai Rp2.695,14 miliar atau 37,91 persen dari target. Pemerintah Kota Bandung didorong melakukan monitoring pendapatan secara berkala agar target perubahan APBD memiliki dasar yang realistis dan terukur.
Pada sisi belanja, Fraksi NasDem memberi perhatian terhadap penurunan belanja modal sebesar Rp84,68 miliar. Kondisi tersebut dinilai perlu dicermati agar tidak mengganggu pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sementara untuk RAPBD 2027, Fraksi NasDem mencatat pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp7,46 triliun dan belanja Rp7,82 triliun. Fraksi meminta struktur belanja tetap memberikan ruang yang memadai bagi pembangunan, khususnya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.
Fraksi NasDem juga menyoroti defisit sekitar Rp362 miliar yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari prediksi SiLPA. Pemerintah diminta memastikan dasar perhitungan SiLPA tersebut realistis dan tidak menjadi solusi rutin untuk menutup belanja.
Fraksi NasDem menegaskan seluruh kebijakan anggaran harus memiliki target yang jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga APBD tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen, tetapi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bandung. ***
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar