Kabaran Jabar, - Persoalan keterbatasan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti dinilai menjadi alarm bagi seluruh pihak untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga hingga lingkungan.
Ketua Ormas COBRA Kota Cimahi, Deddy Supriadi, mengatakan, kondisi TPA Sarimukti yang menampung sampah dari wilayah Bandung Raya tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“Overload TPA Sarimukti adalah alarm untuk kita semua, bukan hanya untuk DLH. Ketika TPA regional yang menampung sampah se-Bandung Raya sudah penuh dan jatah buangan untuk Kota Cimahi dipangkas dari puluhan rit menjadi hanya 119 ton per hari, maka penumpukan sampah di beberapa titik di Cimahi adalah konsekuensi logis yang tidak bisa dihindari,” ujar Deddy, (6/10/2026).
Menurutnya, keterbatasan kuota pembuangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak bisa terus-menerus diselesaikan dengan mengandalkan tempat pembuangan akhir.
Deddy mengapresiasi langkah DLH Kota Cimahi di bawah kepemimpinan Chanifah Listyarini yang mendorong strategi pengolahan sampah berbasis masyarakat.
Ia menilai kebijakan Zero to TPA serta gerakan Grak Ompimpah (Gerakan Orang Cimahi Pilah Sampah) menjadi bagian penting dalam membangun pola pengelolaan sampah yang lebih mandiri.
“Kita tidak bisa lagi bergantung 100 persen pada Sarimukti. Masa depan pengelolaan sampah Cimahi harus berdikari,” tegasnya.
Namun, Deddy menekankan, kemandirian pengelolaan sampah tidak dapat hanya dibebankan kepada DLH maupun petugas kebersihan.
Menurut dia, kondisi ketika armada DLH harus kembali karena kuota tonase pembuangan telah habis menunjukkan bahwa persoalan sampah juga berada di sektor hulu.
“Hulu itu adalah rumah kita masing-masing,” katanya.
Deddy mengajak masyarakat Cimahi menjadikan persoalan Sarimukti sebagai momentum untuk membangun perubahan budaya dalam pengelolaan sampah.
Pertama, COBRA mendorong masyarakat menyukseskan pemilahan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah.
“Pemilahan sederhana di dapur kita, memisahkan sisa makanan dengan plastik dan kardus, akan sangat mengurangi beban TPST Sentiong dan TPST Utama di Kelurahan Utama,” jelasnya.
Menurut Deddy, apabila target pengelolaan sampah hingga 60 persen di tingkat kelurahan dapat tercapai, volume residu yang harus dibuang ke Sarimukti dapat ditekan.
Kedua, masyarakat diminta mendukung keberadaan TPST dan TPS 3R di lingkungan masing-masing.
Deddy menyebut keberadaan TPST Utama dengan teknologi RDF, TPST Sentiong, Lebaksaat, serta TPS 3R merupakan bagian dari upaya pengolahan sampah agar memiliki nilai guna, termasuk menjadi bahan bakar maupun kompos.
“Tugas kita adalah memastikan sampah yang masuk ke sana sudah terpilah, sehingga mesin bisa bekerja optimal,” katanya.
Selain pemilahan sampah, COBRA juga mendorong agar persoalan tersebut ditangani melalui gerakan gotong royong yang melibatkan masyarakat secara langsung.
“Kami di COBRA siap menjadi mitra DLH untuk sosialisasi dari pintu ke pintu di 15 kelurahan. Pengalaman kami di lapangan, warga sebenarnya mau memilah, hanya butuh contoh dan konsistensi,” ujar Deddy.
Ia berharap Pemerintah Kota Cimahi terus membuka data dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kondisi persampahan serta kapasitas pengelolaan yang tersedia.
Menurutnya, keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat menjadi dua hal penting dalam menghadapi keterbatasan TPA Sarimukti.
“Kami yakin, jika Pemkot terus transparan menyampaikan data dan edukasi, dan warga mau bergerak memilah dari rumah, krisis Sarimukti ini justru akan menjadi titik balik Cimahi menjadi kota percontohan pengolahan sampah mandiri di Jawa Barat,” tuturnya.
Deddy menegaskan, persoalan sampah membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah.
“Cimahi tidak kekurangan orang peduli. Yang kita butuhkan hanya satu: bergerak bersama dari rumah. Sampah selesai bukan di TPA, tapi di dapur kita,” pungkasnya. (Bd20)
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:




0Komentar