Kabaran Jabar, - Pemerintah Kota Cimahi terus mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
Penguatan komunikasi serta kolaborasi dengan seluruh elemen serikat pekerja menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan dunia usaha sekaligus memastikan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak tenaga kerja.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, saat menghadiri kegiatan Konsolidasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh se-Kota Cimahi yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Cimahi Selatan, Selasa (17/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Ngatiyana menyoroti sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang masih membutuhkan perhatian bersama, mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK), pemenuhan hak normatif pekerja, hingga kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan pengupahan.
Menurutnya, persoalan PHK tidak boleh hanya dipandang sebagai angka statistik, melainkan harus dilihat dari dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan terhadap pekerja beserta keluarganya.
"Bagi saya, setiap angka PHK itu bukan sekadar data statistik, tetapi ada keluarga yang kehilangan sumber penghasilan dan ada masa depan yang harus kita pikirkan bersama," ujar Ngatiyana.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Cimahi berkomitmen mendorong penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan melalui komunikasi yang terbuka, dialog konstruktif, serta koordinasi antara pemerintah, serikat pekerja, dan kalangan pengusaha.
Untuk merealisasikan hal tersebut, Pemkot Cimahi mendorong Dinas Tenaga Kerja agar semakin aktif memperkuat komunikasi dengan seluruh serikat pekerja dan pengusaha.
Setiap perselisihan hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan dengan mengedepankan musyawarah dan mencari solusi yang tidak merugikan salah satu pihak.
Selain itu, pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja juga perlu diperkuat melalui koordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan, sehingga ketentuan perundang-undangan dapat dijalankan sebagaimana mestinya.
Ngatiyana juga mengingatkan bahwa perbedaan pandangan antara pekerja dan pengusaha merupakan hal yang dapat terjadi dalam hubungan industrial.
Namun, perbedaan tersebut harus disikapi secara dewasa melalui komunikasi dan dialog yang produktif.
"Mari kita bangun hubungan industrial yang sehat. Kalau ada perbedaan, kita bicarakan. Kalau ada persoalan, kita cari jalan keluarnya,” tegasnya.
Melalui kegiatan konsolidasi ini, Pemerintah Kota Cimahi berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha.
Hubungan industrial yang harmonis diharapkan tidak hanya mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tetapi juga memberikan kepastian perlindungan, meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. **
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:





0Komentar