TfY7GUziTSC9BSGpTSOoBUz7TY==
Light Dark
Konsolidasi Buruh Cimahi Menguat Jelang Penetapan UMK 2027

Konsolidasi Buruh Cimahi Menguat Jelang Penetapan UMK 2027

Daftar Isi
×
Kabaran Jabar, - Menjelang penetapan Upah Minimum Kota (UMK) 2027, sejumlah organisasi serikat pekerja di Kota Cimahi menggelar konsolidasi bersama untuk memperkuat komunikasi, menyatukan langkah perjuangan, serta menjaga kondusivitas hubungan industrial.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kecamatan Cimahi Selatan, Selasa (17/11/2026), diikuti sejumlah organisasi buruh, yakni SPN, SBSI 92, SPSI, GOBSI, FPPB, dan FSPMI. Konsolidasi tersebut mendapat dukungan langsung dari Wali Kota Cimahi, Ngatiyana.

Dalam kesempatan itu, Ngatiyana menyampaikan bahwa kebersamaan dan komunikasi ant serikat pekerja merupakan modal penting dalam menciptakan suasana Kota Cimahi yang aman, sejahtera, dan maju.
Konsolidasi Buruh Cimahi Menguat Jelang Penetapan UMK 2027
Konsolidasi Buruh Cimahi Menguat Jelang Penetapan UMK 2027
Menurutnya, konsolidasi tidak hanya menjadi ruang pertemuan antarorganisasi, tetapi juga momentum mempererat silaturahmi serta membangun ikatan kekeluargaan di kalangan pekerja.

"Konsolidasi ini bertujuan mempererat silaturahmi antara serikat buruh dan serikat pekerja agar terjalin kekeluargaan yang kuat di antara kita. Harapannya, kondisi Kota Cimahi tetap aman, sejahtera, dan semakin maju," ujar Ngatiyana.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Cimahi mendukung program-program yang direncanakan serikat buruh dan serikat pekerja, termasuk berbagai agenda yang berkaitan dengan kepentingan dan kesejahteraan tenaga kerja.
Konsolidasi Buruh Cimahi Menguat Jelang Penetapan UMK 2027
Sementara itu, Ketua SPN Kota Cimahi, Saehudin, mengatakan konsolidasi antarserikat pekerja menjadi bagian penting dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan, khususnya menjelang pembahasan kenaikan upah minimum tahun 2027.

Ia menegaskan bahwa perjuangan meningkatkan kesejahteraan pekerja harus berjalan beriringan dengan kepedulian terhadap keberlangsungan perusahaan dan stabilitas dunia usaha.

"Kami sebagai serikat pekerja juga harus peduli terhadap kondusivitas Kota Cimahi, termasuk kondisi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sini. Jangan sampai hubungan industrial terganggu sehingga berdampak terhadap keberlangsungan usaha maupun tenaga kerja," ungkap Saehudin.

Saehudin menyebutkan, Kota Cimahi memiliki sekitar 70.000 tenaga kerja yang tersebar di berbagai perusahaan. Besarnya jumlah tenaga kerja tersebut menjadikan keberlangsungan sektor industri sebagai perhatian bersama, baik bagi pekerja maupun kalangan pengusaha.

Ia juga menyoroti adanya sejumlah perusahaan yang sebelumnya memindahkan kegiatan usahanya ke daerah lain dengan pertimbangan tingkat upah yang lebih rendah.

Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan pengupahan agar keputusan yang dihasilkan tetap memperhatikan aspek kesejahteraan buruh sekaligus kemampuan perusahaan.

Pembahasan UMK 2027 Menunggu Mekanisme Dewan Pengupahan

Terkait penetapan UMK 2027, Saehudin menjelaskan bahwa proses pembahasan masih akan dilakukan melalui mekanisme Dewan Pengupahan. Hasil pembahasan nantinya menjadi bahan rekomendasi kepada Wali Kota Cimahi untuk diteruskan kepada Gubernur Jawa Barat.

Ia menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang menjadi acuan dalam pembahasan tersebut, pemerintah pusat telah menetapkan tenggat penetapan upah minimum oleh gubernur pada 25 November 2026.

Dalam proses pembahasan, SPN turut mencermati sejumlah indikator ekonomi, terutama tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan besaran kenaikan upah.

"Kalau melihat inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi, ada angka yang menjadi perhatian kami. Namun, tentu semuanya akan dibahas terlebih dahulu di Dewan Pengupahan. Hasil pembahasan itulah yang nantinya direkomendasikan kepada Wali Kota untuk diteruskan kepada gubernur," jelasnya.

Ia berharap penetapan UMK 2027 dapat menghasilkan kebijakan yang mampu mengakomodasi kepentingan pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan perusahaan.

Menurutnya, keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan buruh dan terciptanya iklim usaha yang sehat merupakan hal penting agar perusahaan tetap bertahan, kegiatan industri terus berjalan, serta kesempatan kerja di Kota Cimahi tetap terjaga.

Konsolidasi lintas serikat pekerja ini diharapkan menjadi ruang komunikasi yang konstruktif dalam menghadapi pembahasan UMK 2027. Selain memperkuat perjuangan terhadap hak-hak pekerja, kebersamaan tersebut juga diharapkan mampu menjaga hubungan industrial yang harmonis dan kondusivitas Kota Cimahi.

Dengan komunikasi yang terbuka antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah, pembahasan kebijakan pengupahan diharapkan dapat berlangsung secara proporsional dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak. (Bd20) **


Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:

0Komentar