TfY7GUziTSC9BSGpTSOoBUz7TY==
Light Dark
Polemik Pemilihan BPD Pamijahan, Keterwakilan Perempuan Dipersoalkan

Polemik Pemilihan BPD Pamijahan, Keterwakilan Perempuan Dipersoalkan

Pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, menuai polemik.
Daftar Isi
×
Kabaran Jabar, - Pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, menuai polemik. Persoalan ini mencuat setelah muncul dugaan ketidaksesuaian mekanisme pemilihan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD.

Polemik tersebut menjadi perhatian PAC POSPERA Kecamatan Pamijahan. Organisasi ini menilai terdapat persoalan dalam pemahaman dan penerapan aturan mengenai keterwakilan perempuan, sehingga mekanisme pemilihan yang dilaksanakan diduga tidak mengakomodasi ketentuan sebagaimana mestinya.

Secara regulasi, Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa mengatur pengisian keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan. Sementara itu, Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 3 Tahun 2024 mengatur bahwa pengisian keanggotaan BPD memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan.
Polemik Pemilihan BPD Pamijahan, Keterwakilan Perempuan Dipersoalkan
Polemik Pemilihan BPD Pamijahan, Keterwakilan Perempuan Dipersoalkan
Melalui pesan WhatsApp, Ketua PAC POSPERA Kecamatan Pamijahan, Jumaedi, menyayangkan munculnya persoalan tersebut. Menurutnya, panitia pemilihan semestinya memahami dan menerapkan ketentuan yang berlaku sebelum maupun selama proses pemilihan berlangsung.

Ia juga menyoroti belum adanya kejelasan penyelesaian persoalan sejak pemilihan dilaksanakan hingga saat ini.

"Persoalan ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Harus ada kejelasan dan penjelasan mengenai bagaimana mekanisme pemilihan dilaksanakan serta apakah ketentuan keterwakilan perempuan sudah dipenuhi," demikian pokok keberatan yang disuarakan melalui langkah PAC POSPERA Pamijahan.

PAC POSPERA Layangkan Surat kepada Camat hingga Bupati

Sebagai bentuk tindak lanjut, PAC POSPERA Pamijahan telah melayangkan surat kepada Camat Pamijahan. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Bupati Bogor, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, DPRD Kabupaten Bogor, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor.

Surat tersebut ditandatangani oleh salah satu calon anggota BPD perempuan, Ibu Suryani, serta diketahui oleh Ketua Korwil Dapil IV Ali Topan 

Langkah tersebut ditempuh untuk meminta perhatian dan tindak lanjut pemerintah, sekaligus mendorong agar persoalan pemilihan BPD Desa Pamijahan mendapatkan kejelasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Keterwakilan Perempuan Bukan Sekadar Formalitas

Polemik ini membuka kembali pertanyaan mengenai sejauh mana pemahaman panitia pemilihan terhadap regulasi BPD, khususnya dalam memastikan keterwakilan perempuan.

BPD memiliki peran strategis dalam pemerintahan desa, termasuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Karena itu, keterwakilan perempuan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari upaya menghadirkan aspirasi yang lebih inklusif dalam proses pemerintahan desa.

Publik menunggu sikap dan penjelasan dari pihak-pihak terkait

Apakah panitia pemilihan BPD Desa Pamijahan telah menjalankan seluruh tahapan sesuai regulasi? Apakah ketentuan keterwakilan perempuan telah diperhitungkan sebagaimana mestinya? Dan bagaimana tindak lanjut pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten atas keberatan yang telah disampaikan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan.

Kabaran Jabar memandang persoalan ini perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dokumen, mekanisme pemilihan, serta klarifikasi dari seluruh pihak terkait. Jika ditemukan ketidaksesuaian, penyelesaiannya harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

Sebab, demokrasi di tingkat desa harus dibangun melalui proses yang transparan, adil, dan memberikan ruang keterwakilan bagi seluruh unsur masyarakat, termasuk perempuan.

Kabaran Jabar akan berupaya meminta klarifikasi dari panitia pemilihan BPD Desa Pamijahan, Camat Pamijahan, serta DPMD Kabupaten Bogor guna memastikan duduk persoalan dan menghadirkan pemberitaan yang berimbang. (Investigasi Kabaran Jabar – Jejak Nusantara)

#BPD #PemilihanBPD #Pamijahan #KabupatenBogor #Bogor #KeterwakilanPerempuan #PerempuanDesa #DemokrasiDesa #PemerintahanDesa #TransparansiPublik #AspirasiMasyarakat #BeritaBogor #KabaranId #KabaranJabar #InformasiPublik

Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:

0Komentar