Talk Show Diskusi Publik, Perluas Wawasan Calon Walikota terhadap Buruh

Talk Show Diskusi Publik, Perluas Wawasan Calon Walikota terhadap Buruh

Kabaran Jabar, - Sebagai kota yang terus berkembang, Cimahi harus mampu menciptakan kebijakan yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperhatikan kesejahteraan buruh.

Talk Show Diskusi Publik, Cimahi memilih dengan tema "Mewujudkan Kebijakan Ketenagakerjaan yang Berpihak pada Buruh di Kota Cimahi" yang digelar di Cafe Green Side KOA Greenside Katumiri Grand Hill, Parongpong Cihanjuang, Selasa malam, 4 Juni 2024.

Pada kesempatan kali ini, acara ini diinisiasi oleh Komunitas Media Online Kota Cimahi yang tergabung dalam Bintang Rakyat Media (BRAM) bekerja sama dengan Radio LimaWaktu.

Program talk show atau diskusi publik ini diadakan untuk pertama kalinya dengan tujuan memberikan edukasi politik kepada masyarakat Kota Cimahi.

Selain itu, acara ini bertujuan membuka wawasan dan literasi bagi para kandidat bakal calon Walikota Cimahi periode 2024-2029 agar lebih memperhatikan persoalan buruh yang selama ini kurang diperhatikan.

Diskusi publik ini dipandu oleh seorang moderator dari kalangan jurnalis, Unggung Rispurwo atau biasa disapa Mang Uwo, dengan menghadirkan tiga narasumber yaitu Iman Sukiman dari SBSI ’92, mantan Ketua KPU Kota Cimahi Mohamad Irman, serta pengamat politik Kanda Kurniawan.

Iman Sukiman, Sekretaris DPC SBSI ’92, menyatakan bahwa kebijakan terkait persoalan buruh masih dianggap polemik karena kebijakan terpusat di pemerintah pusat, sehingga pemerintah kota memiliki kewenangan yang sangat terbatas.

“Kami menilai kebijakan pemerintah pusat masih mendominasi terkait urusan buruh, terutama dengan adanya undang-undang cipta kerja yang memastikan pemerintah daerah tidak memiliki kekuatan dalam mengambil kebijakan. Hal ini harus menjadi perhatian bagi calon walikota Cimahi nanti, agar mereka dapat memberikan akses untuk menghadapi persoalan-persoalan buruh, bukan hanya menjadikan buruh sebagai objek atau komoditas politik sesaat,” ujar Iman Sukiman.

Iman mengapresiasi diskusi ini, karena setidaknya pembahasan tentang buruh bisa didengar oleh para calon pemimpin Kota Cimahi mendatang.

“Diskusi ini menarik, setidaknya bisa didengar para kandidat dan harapannya mereka bisa menggandeng kaum buruh bukan hanya sebagai subjek, mengobral janji, atau lupa melayani kaum buruh di Kota Cimahi,” tambahnya.

Sementara itu, Pengamat Politik Kanda Kurniawan menjelaskan bahwa peran eksekutif dan legislatif harus berjalan harmonis dalam menyikapi persoalan buruh, dan hanya calon dengan kemauan politik yang kuat yang bisa menangani masalah buruh di Kota Cimahi.

“Harmonisasi antara legislatif dan eksekutif harus terbangun. Ini adalah poin mendasar bagi para kontestan agar mampu memaknai visi misinya, terutama saat berbicara tentang anggaran. Di legislatif, hal penting yang harus dipertanggungjawabkan adalah mendorong anggaran dalam badan anggaran, dan di eksekutif bagaimana kegiatan selaras dengan visi misi yang diemban,” ujar Kanda Kurniawan, pengamat politik dan mantan anggota DPRD Kota Cimahi.

Kanda menyebutkan bahwa kaum buruh harus menjadi kekuatan politik bagi para kandidat.

“Seharusnya, jika para kandidat memiliki visi misi yang memperhatikan nasib kaum buruh, mereka pasti akan mengakomodasi hal tersebut saat menjalankan kebijakannya nanti. Harapannya, para elit buruh harus bisa menjadi penggerak utama dalam mengawal kebijakan mereka nanti,” katanya.

Selaras dengan narasumber lainnya, mantan Ketua KPU Kota Cimahi, Mohammad Irman, menekankan bahwa keberpihakan eksekutif nanti harus mampu mengakomodasi suara rakyat, khususnya kaum buruh.

“Sederhana saja, jika ada kandidat yang memiliki visi misi terkait keberpihakan kepada kaum buruh, itu yang harus didukung oleh kaum buruh. Pengalaman sebelumnya minimnya perhatian kepada kaum buruh oleh pemimpin daerah. Ini sangat jauh dari ideologi Pancasila yang sering digemakan oleh calon pemimpin. Semoga melalui diskusi ini, para kandidat dapat mendengar dan memperhatikan persoalan buruh yang masih menjadi polemik pemerintah,” ujar Irman.

Kordinator Sb/sp kota cimahi, Asep Djamaludin mengunkapkan kondisi ketenagakerjaan di Kota Cimahi situasi yang dinamis. Berdasarkan data terbaru, tingkat pengangguran di kota ini masih menjadi isu yang memerlukan perhatian serius.

"Buruh di kota ini menghadapi berbagai tantangan, seperti upah yang kurang memadai, kondisi kerja yang tidak selalu ideal, dan terbatasnya peluang untuk pengembangan keterampilan dan karier," ujarnya.

Kebijakan dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Kota Cimahi saat ini dirancang untuk mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan dan melindungi hak-hak pekerja.

"Evaluasi terhadap kebijakan bahwa efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan buruh masih beragam. Meskipun ada beberapa kebijakan yang berhasil memperbaiki kondisi kerja dan kesejahteraan, masih terdapat area yang memerlukan perbaikan, seperti penegakan hukum ketenagakerjaan dan peningkatan upah minimum," ungkapnya.

Program-program dirancang untuk membantu pekerja memperoleh keterampilan baru yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini.

"Harapan dan aspirasi para buruh terhadap kebijakan ketenagakerjaan dalam upaya untuk mendorong perubahan yang lebih baik," pesannya.

Ditegaskannya, serikat pekerja memainkan peran penting dalam advokasi hak-hak buruh, bertindak sebagai suara yang memperjuangkan perlindungan, upah yang adil, dan kondisi kerja yang layak.

"Peran aktif serikat pekerja berusaha memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan buruh diakui dan diimplementasikan dalam kebijakan ketenagakerjaan," pungkasnya.

Diskusi ini menghasilkan poin-poin penting sebagai rekomendasi kepada para kandidat Pilkada Kota Cimahi ke depan, salah satunya adalah menghadirkan pemimpin yang berani mengambil sikap dan kebijakan yang tegas serta benar-benar berpihak kepada kaum buruh. *

Editor: Mas Bons