Para Ketua Ormas dan IWO-I Datangi DPRD KBB
Kabaran Jabar, - Gabungan para ketua ormas dan ketua organisasi wartawan dari Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO-I) mendatangi gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Kamis, 18 Juli 2024. Mereka prihatin dengan kondisi PPDB tahun ini.
Para ketua organisasi tersebut mendatangi komisi empat untuk mendorong agar dewan membantu memperjuangkan nasib anak-anak yang ditolak oleh sekolah karena tidak memenuhi kriteria sistem sekolah. Namun, semua ruangan kosong. Menurut staf DPRD, para dewan sedang melakukan kunjungan keluar kota.
Ketua IWO-I, Wahyu, menyatakan bahwa pelayanan publik di gedung tersebut sangat mengecewakan. "Ruangan kosong seperti kuburan. Jika ada kegiatan, seharusnya ada yang mengcover, bukan dibiarkan kosong seperti ini. Mereka digaji oleh uang rakyat dan sudah menjadi kewajiban mereka untuk melayani masyarakat serta menampung aspirasi, saran, dan pendapat," ujar Wahyu.
Ia menambahkan, "Jika ruangan selalu kosong dan mereka tidak pernah ngantor, masyarakat akan kesulitan. Bagaimana KBB bisa maju jika dewannya selalu tidak ada di kantor?"
Menanggapi hal ini, Ketua Persatuan Wartawan (Forwan) Kabupaten Bandung Barat, Edy Hunter, mengatakan bahwa organisasi mereka mewakili para orang tua siswa untuk menyampaikan aspirasi kepada dewan dan mencari solusi atas permasalahan klasik yang sering muncul saat PPDB.
"Baik di jenjang pendidikan SD, SMP, maupun SMA/SMK, banyak orang tua yang ingin anaknya masuk sekolah negeri," ujar Edy Hunter. Ia menjelaskan bahwa setiap tahun, tingkat kelulusan siswa SMP dan SD di Kabupaten Bandung Barat mencapai lebih dari 25.000 siswa.
Untuk jenjang SMP, mungkin bisa terakomodir oleh banyaknya sekolah swasta yang bersaing dengan sekolah negeri. Namun, untuk jenjang SMA/SMK, jumlah sekolah negeri yang terbatas sangat sulit mengakomodir lulusan SMP.
Edy Hunter menambahkan, "Jangan dipegang oleh pihak provinsi dengan kemampuan terbatas." Menurutnya, jika provinsi tidak bisa menambah sekolah negeri tingkat SMA/SMK di Kabupaten Bandung Barat, maka kewenangan tersebut sebaiknya dikembalikan ke pemerintah kabupaten/kota.
"Sebaiknya penerapan sistem zonasi dikaji ulang dan disesuaikan dengan keadaan di lapangan agar masyarakat tidak menjadi korban," ujarnya.
Edy juga menegaskan bahwa organisasi mereka akan memantau dan mengawasi pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2024/2025. Jika kembali terjadi permasalahan, mereka akan mengajukan surat untuk audiensi dengan pihak Disdik Provinsi Jawa Barat, Ombudsman, dan Kementerian Pendidikan.
(Ayo ikuti saluran WhatsApp Kabaran Jabar Portal Informasi biar enggak ketinggalan update)
Kontributor: Mas Bons
Editor: Warsono
Posting Komentar untuk "Para Ketua Ormas dan IWO-I Datangi DPRD KBB"