Dengan target ambisius pertumbuhan ekonomi 8%, Prabowo tetap teguh pada komitmennya untuk tidak menambah beban rakyat, meski tekanan seperti melemahnya daya beli dan kenaikan tarif pajak terus mengintai.
Prabowo memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Fokusnya adalah menciptakan stimulus ekonomi yang mendukung konsumsi rumah tangga tanpa mengorbankan daya beli.
"Ini adalah soal keberpihakan. Negara harus hadir dengan solusi, bukan tekanan," ungkap Mukhamad Misbakhun sebagaimana di lansir dari Podcast Cuap Cuap Cuan!, Rabu 5 Februari 2025.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo akan terus memprioritaskan keadilan ekonomi.
Terlepas dari tantangan global maupun domestik, rencana besar ini diharapkan mampu membawa Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Anomali Ekonomi RI: Pertumbuhan Tinggi, Setoran Pajak dan Daya Beli Melemah
Indonesia tengah dihadapkan pada fenomena anomali ekonomi yang membingungkan. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan tren positif.
Namun, di sisi lain, setoran pajak melambat dan daya beli masyarakat terus menurun. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar: apa yang salah dengan fundamental ekonomi kita?
Mukhamad Misbakhun, memberikan pandangannya. Ia mengungkapkan bahwa anomali ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi.
“Pertumbuhan yang tinggi seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan pajak dan daya beli masyarakat. Jika ini tidak terjadi, berarti ada masalah struktural yang harus segera diperbaiki,” jelasnya.
Beberapa faktor penyebab yang diidentifikasi adalah kebijakan perpajakan yang kurang fleksibel, ketergantungan pada sektor tertentu, serta tekanan inflasi yang melemahkan konsumsi rumah tangga.
Misbakhun menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh untuk mengatasi masalah ini.
“Kita butuh kebijakan yang pro-rakyat, bukan hanya sekadar angka di atas kertas,” tegasnya.
Anomali ini menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup diukur dari angka, tetapi juga dari kesejahteraan nyata yang dirasakan masyarakat.
Apakah pemerintah siap mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan ini? Waktu akan menjawabnya.
Indonesia vs. Vietnam: Mungkinkah Target Ekonomi 8% Tercapai?
Indonesia kini berada di persimpangan besar. Dengan Vietnam yang melesat menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru di Asia Tenggara, target Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% memicu perdebatan hangat: realistis atau sekadar mimpi besar?
Fakta menunjukkan bahwa Vietnam berhasil menarik investasi asing secara masif berkat kebijakan pro-bisnis, stabilitas politik, dan pembangunan infrastruktur yang agresif.
Sementara itu, Indonesia masih bergulat dengan birokrasi yang rumit, ketergantungan pada sumber daya alam, serta lemahnya daya saing ekspor.
Namun, menurut beberapa pengamat, target 8% bukanlah hal mustahil jika Indonesia berani mengambil langkah berani.
Reformasi struktural di sektor perpajakan, penyederhanaan regulasi, serta investasi besar-besaran dalam pendidikan dan teknologi adalah kunci utama.
Selain itu, keberlanjutan program hilirisasi industri juga harus dipastikan agar nilai tambah ekonomi terus meningkat.
Presiden Prabowo sendiri menegaskan bahwa target ini bukan sekadar angka, tetapi simbol komitmen untuk membawa Indonesia keluar dari bayang-bayang negara tetangga.
"Kita harus optimis, tapi juga realistis. Kerja keras dan kebijakan yang tepat adalah satu-satunya jalan," ucapnya.
Pertanyaannya kini adalah, apakah pemerintah siap melakukan terobosan yang diperlukan untuk menjadikan target ini kenyataan? Atau, akankah kita terus menjadi penonton dalam kesuksesan Vietnam? Waktu dan tindakan nyata akan menjadi jawabannya.
Posting Komentar untuk "Rencana Besar Prabowo: Komitmen Tanpa Beban untuk Rakyat"