KKP dan WWF Indonesia Perkuat Daya Saing Perikanan Berkelanjutan

Kabaran Jabar, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Yayasan World Wildlife Fund (WWF) Indonesia dalam kerja sama strategis untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan. Kemitraan ini bertujuan memperkuat kesadaran publik tentang pentingnya konsumsi produk perikanan berkelanjutan.

"Kolaborasi ini selaras dengan visi pemerintah dalam mendorong industri perikanan yang kompetitif dan berkelanjutan," ujar Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Budi Sulistiyo, di Jakarta. Ia berharap kerja sama ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha, terutama skala mikro dan kecil, serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memilih produk perikanan yang bertanggung jawab.

Melalui perjanjian kerja sama (PKS) yang telah ditandatangani, KKP dan WWF akan berfokus pada penguatan akses pasar serta pemenuhan standar produk perikanan berkelanjutan. Kampanye edukasi publik juga akan digencarkan guna mendorong peran konsumen dalam mendukung praktik perikanan yang ramah lingkungan.

PKS ini mencakup beberapa agenda strategis, seperti penyediaan data tangkapan sampingan mamalia laut untuk memenuhi regulasi perdagangan Amerika Serikat terkait Marine Mammals Protection Act (MMPA) dan peningkatan kompetensi pelaku usaha dalam menerapkan standar ketertelusuran produk perikanan.

"Dukungan lainnya termasuk pemenuhan persyaratan ekspor udang tangkap ke Amerika Serikat serta pengembangan program sustainable livelihood bagi nelayan dan pembudidaya ikan," jelas Budi.

Sementara itu, perwakilan WWF Indonesia, Dewi Lestari Yani Rizki, menegaskan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam menjaga ekosistem laut yang sehat. Ia menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memastikan praktik perikanan berkelanjutan dapat diterapkan secara luas, sekaligus meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama lima tahun, dari 2025 hingga 2030, dengan opsi perpanjangan berdasarkan evaluasi tahunan. Komitmen ini sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang menekankan pemanfaatan sumber daya kelautan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi inklusif.