Taubat Ekologi, Dedi Mulyadi: Langkah Jabar Menata Ulang Lingkungan

Kabaran Jabar, - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pemerintah provinsi tengah melakukan Taubat Ekologi sebagai respons terhadap meningkatnya bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah. Menurutnya, kerusakan alam yang memicu bencana ini sebagian besar disebabkan oleh ulah manusia.

Salah satu contoh nyata adalah alih fungsi lahan di kawasan Puncak dari perkebunan ke pariwisata. Dampaknya, banjir melanda Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, hingga Kabupaten Karawang dalam sepekan terakhir.

"Pada puasa ini, kita melakukan Taubat Ekologi dalam bahasa saya. Artinya, pemerintah segera memperbaiki diri, menata ulang tata ruang, serta mengubah pola hidup masyarakat agar tidak lagi merusak sungai," ujar Dedi Mulyadi di Bandung, Selasa 11 Maret 2025.

Dengan langkah ini, Pemprov Jabar berkomitmen membenahi tata kelola lingkungan, memastikan keberlanjutan ekosistem, dan mengurangi risiko bencana di masa depan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap mengambil langkah konkret dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Pada Jumat pekan ini, Pemprov Jabar akan menandatangani kerja sama (MoU) dengan Tri Matra—angkatan darat, laut, dan udara—untuk melindungi ekosistem sungai dari hulu hingga muara.

Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kolaborasi ini akan menjadi bagian dari program strategis pemerintah. “Seluruh angkatan akan bekerja sama menjaga hulu sungai, daerah aliran sungai, hingga laut. Sementara angkatan udara akan melakukan pemantauan dari atas,” ujarnya.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan dan pemulihan lingkungan, sehingga risiko bencana akibat degradasi ekosistem dapat diminimalkan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat tak hanya fokus pada perbaikan lingkungan, tetapi juga memperkuat infrastruktur pemantauan bencana. Gubernur Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa Pemprov Jabar akan melengkapi wilayahnya dengan radar serta alat pendeteksi kualitas udara guna meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana.

“Kita juga akan paralelkan early warning system, sistem yang dapat memberikan peringatan dini kepada masyarakat,” ujar KDM.

Selain itu, Pemprov Jabar berencana mengatur masa tanam sesuai dengan pola cuaca melalui pemanfaatan teknologi. Harapannya, perencanaan pertanian bisa lebih selaras dengan kondisi alam.

Namun, Dedi menyoroti ketidaksesuaian antara pengetahuan yang sudah dimiliki pemerintah dengan perencanaan anggaran. “Sebenarnya kita sudah punya lembaga yang memasok pengetahuan, tetapi antara ilmu dan anggaran sering tidak sinkron. Ini yang harus segera diubah dalam pendekatan pembangunan di Jawa Barat,” tegasnya.

Dengan langkah ini, Pemprov Jabar berkomitmen untuk lebih adaptif dan responsif dalam menghadapi tantangan lingkungan dan bencana.

Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp: