Kabaran Jabar, - Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Kepler Sianturi, melayangkan kritik tajam terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat yang memperbolehkan sekolah negeri menampung hingga 50 siswa dalam satu kelas. Kebijakan tersebut dinilainya tidak hanya melenceng dari aturan pendidikan nasional, tetapi juga menimbulkan efek domino yang merugikan banyak pihak.
“Ini keputusan yang keliru dan menabrak Standar Nasional Pendidikan, yang jelas-jelas mengatur maksimal 36 siswa per kelas. Kebijakan ini tidak hanya soal angka, tapi soal kualitas pembelajaran dan masa depan anak-anak,” ujar Kepler, Selasa (15/7/2025).
Lebih jauh, Kepler menilai keputusan itu menggerus eksistensi sekolah swasta yang selama ini turut berkontribusi dalam dunia pendidikan. Ia menjelaskan, semakin penuhnya sekolah negeri akan membuat sekolah swasta kehilangan murid dan, secara otomatis, kehilangan pendapatan operasional.
“Siswa di sekolah swasta bisa merasa terpinggirkan karena sekelas hanya berisi segelintir orang. Sementara itu, sekolah harus tetap membayar operasional dengan anggaran yang menipis,” katanya.
Kepler juga menyoroti nasib para guru honorer yang mengajar di sekolah swasta. Menurutnya, penurunan jumlah siswa bisa membuat sekolah tidak sanggup menggaji mereka, yang pada akhirnya berujung pada pemutusan kerja.
“Jangan anggap remeh. Ini bisa menjadi sumber masalah sosial baru. Guru yang kehilangan pekerjaan adalah beban yang harus ditanggung pemerintah juga nantinya,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat, Kepler mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar mengevaluasi ulang kebijakan tersebut dan menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan pendidikan.
“Kebijakan ini harus dikaji ulang. Pendidikan bukan soal menampung sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana menjamin kualitas dan kesetaraan bagi semua peserta didik,” pungkasnya. *
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar