Komisi III DPRD Majalengka Soroti Minimnya Anggaran OPD dalam PPAS 2026

Kabaran Jabar, - Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka dari Fraksi PKS, H. Iing Misbahudin, S.M, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah membahas Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RPJMD 2026 bersama enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Majalengka. Rapat tersebut melibatkan Bappedalitbang, Dinas PUTR, BPBD, DLH, Dinas Rumkimtan, serta Dinas Arpusda.

Menurut Iing, hampir semua OPD masih menghadapi keterbatasan anggaran sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan visi pembangunan Langkung Sae. “Minimnya anggaran ini menjadi pekerjaan rumah yang berat, karena di tengah efisiensi yang ada, kualitas pembangunan tetap harus meningkat dibanding sebelumnya,” jelasnya saat ditemui di Kantor DPRD Majalengka, Kamis (21/8/2025).

Ia menambahkan bahwa pola perencanaan anggaran 2026 masih cenderung mengikuti pagu tahun sebelumnya. Untuk itu, Iing menegaskan pentingnya rasionalisasi anggaran dengan menitikberatkan pada program prioritas sesuai kebutuhan nyata di lapangan.

“Kalau hanya terpaku pada pagu yang terbatas, akan sulit mengejar target pembangunan yang lebih baik,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Iing menyoroti dua OPD yang dianggap paling terbebani dengan anggaran minim, yaitu BPBD dan DLH. Ia mencontohkan, anggaran BPBD pada 2026 hanya sekitar Rp57 miliar, lebih rendah dibanding Dinas Arpusda yang mencapai Rp58 miliar.

“Seharusnya BPBD mendapatkan alokasi lebih besar karena berhubungan langsung dengan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana,” tegasnya.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup juga dinilai menghadapi kendala berat karena hanya memperoleh sekitar Rp15 miliar, yang sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai. Padahal, program lingkungan hidup masuk dalam prioritas pembangunan pemerintahan Bupati Eman–Dena.

Iing juga mengingatkan agar OPD tidak terpaku pada pola anggaran lama, melainkan berani mencari terobosan baru dalam perencanaan. Ia menegaskan pembahasan PPAS ini masih akan terus berlanjut, dan hingga kini sudah empat OPD yang melakukan rapat bersama Komisi III.

Sebagai penutup, ia mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius menggali potensi pajak guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Optimalisasi PAD menjadi kunci untuk menutup keterbatasan anggaran dan memperkuat pembangunan,” pungkasnya (Wawan)