Kabaran Jabar, - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Majalengka menanggapi pernyataan yang beredar di media sosial terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2022. Isu tersebut sempat menyeret nama Bupati Majalengka Eman Suherman dan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyana (KDM) yang menyebut belanja pegawai menghabiskan APBD akibat perekrutan 3.575 PPPK demi kepentingan suara.
Wakil Ketua DPC PDIP Majalengka, H. Didi Supriadi, S.H., yang juga menjabat Ketua DPRD Majalengka, memberikan klarifikasi resmi pada Kamis (21/8/2025) di kantor DPC PDIP Majalengka. Ia menegaskan, proses pengangkatan PPPK tidak bermuatan politis, melainkan murni kebutuhan daerah.
“Kami ingin meluruskan bahwa pengangkatan PPPK itu tidak ada unsur politik. Mereka diangkat karena kebutuhan dan sebagian besar sudah mengabdi belasan tahun sebagai tenaga honorer,” ujar Didi di hadapan sejumlah awak media.
Senada, mantan Kepala BKPSDM Majalengka, Maman Faturochman, yang kini duduk di Komisi I DPRD Majalengka, menjelaskan bahwa pengangkatan PPPK sudah berlangsung sejak 2020, jauh sebelum periode Bupati Eman Suherman. Ia merinci bahwa pada 2020 terdapat formasi penyuluh, tahun 2021 tenaga kesehatan RSUD Cideres, serta tambahan penyuluh, sedangkan pada 2022 Majalengka memperoleh formasi besar untuk guru sebanyak 3.557 orang dari Kementerian PANRB melalui data Dapodik.
“Pengangkatan itu dibagi menjadi tiga tahap dengan total 3.048 orang yang lolos. Bahkan banyak di antara mereka sudah mengabdi hingga 20 tahun. Jadi jelas ini kebijakan pusat, bukan kepentingan politik daerah,” tegas Maman.
PDIP Majalengka menegaskan pihaknya tetap berkomitmen memperjuangkan hak-hak tenaga honorer agar mendapatkan kepastian kerja yang layak. Dalam kesempatan itu, Didi didampingi sejumlah anggota DPRD Majalengka, di antaranya Maman Faturochman, Rinna Sri Isdiati, Rasum, Aldy Novandhika, dan Trian Nurita. (Wawan)
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar