Kabaran Jabar, - Anggota DPRD Kota Cimahi dari Fraksi PDI Perjuangan, Dadang Mulyana, menegaskan bahwa DPRD terus memperkuat peran pengawasan dalam isu lingkungan hidup, khususnya di kawasan padat penduduk.
Menurutnya, DPRD melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada setiap proyek pembangunan.
Langkah ini bertujuan memastikan seluruh potensi dampak terhadap lingkungan dapat diidentifikasi sejak awal sehingga risiko-risiko besar bisa diminimalisasi sebelum kegiatan berlangsung.
Selain itu, DPRD juga memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk berbagai program strategis, mulai dari mitigasi bencana, peningkatan pemantauan kualitas udara, hingga pengelolaan limbah agar tidak mencemari lingkungan.
Dadang Mulyana menjelaskan bahwa Komisi IV secara rutin menggelar rapat kerja bersama dinas teknis untuk mengevaluasi perkembangan tiap program.
Melalui forum evaluasi tersebut, DPRD dapat memonitor langsung pelaksanaan program sekaligus memberikan rekomendasi agar setiap kebijakan berjalan tepat sasaran.
“Upaya menjaga kualitas lingkungan hidup tidak boleh setengah-setengah. Semua harus dipantau, dievaluasi, dan diperbaiki secara berkelanjutan,” tegasnya saat dikunjungi di kediaman nya, pada Jumat (512/2025).
DPRD Kota Cimahi terus mengoptimalkan fungsi pengawasan (oversight) guna memastikan berbagai program kesehatan berjalan efektif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Melalui Komisi IV yang membidangi kesehatan, DPRD menjalankan serangkaian langkah strategis untuk mengawal mutu layanan mulai dari tingkat puskesmas hingga posyandu.
Salah satu langkah utama adalah inspeksi mendadak (sidak) dan kunjungan kerja rutin ke berbagai fasilitas kesehatan.
Dalam kunjungan tersebut, DPRD meninjau langsung kondisi bangunan, ketersediaan tenaga medis, kecukupan obat-obatan, hingga kualitas pelayanan yang diterima warga.
Sidak dilakukan untuk memberikan gambaran riil mengenai kondisi lapangan sehingga setiap kekurangan bisa segera ditindaklanjuti.
Selain pengawasan langsung, DPRD juga menjalankan evaluasi kinerja secara berkala melalui rapat kerja bersama Dinas Kesehatan.
Evaluasi ini penting untuk memastikan seluruh program kesehatan berjalan sesuai perencanaan, mulai dari penanganan gizi buruk, peningkatan cakupan imunisasi, hingga akses layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
Dalam forum ini, hambatan-hambatan di lapangan diidentifikasi dan dicari jalan keluarnya secara kolaboratif.
Tidak kalah penting, DPRD juga aktif menindaklanjuti laporan dan aspirasi masyarakat terkait layanan kesehatan.
Setiap keluhan, baik mengenai fasilitas yang kurang memadai, antrean panjang, maupun hambatan akses KIA, dibahas dalam rapat resmi dan ditindaklanjuti dengan meminta klarifikasi dari pihak eksekutif.
Melalui fungsi pengawasan yang diperkuat ini, DPRD bertekad memastikan bahwa layanan kesehatan di Kota Cimahi terus meningkat dan semakin merata, terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih.
DPRD Cimahi Perketat Pengawasan AMDAL Demi Pembangunan yang Berkelanjutan
DPRD Kota Cimahi kembali menegaskan keseriusannya dalam mengawal isu lingkungan hidup, khususnya terkait pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Anggota DPRD, Dadan, menyampaikan bahwa pengawasan diperketat untuk memastikan setiap proyek pembangunan tidak mengabaikan aspek kelestarian lingkungan.
Upaya penguatan pengawasan ini dilakukan agar dampak potensial terhadap lingkungan dapat terdeteksi sejak dini, terlebih di kawasan padat penduduk yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi. Dadan menilai bahwa identifikasi awal sangat penting untuk menghindari risiko-risiko yang dapat mengganggu keselamatan maupun kenyamanan warga.
Selain itu, DPRD memastikan adanya alokasi anggaran yang cukup guna mendukung berbagai program strategis di sektor lingkungan. Di antara program yang menjadi fokus adalah mitigasi bencana, peningkatan pemantauan kualitas udara, serta pengelolaan limbah secara berkelanjutan untuk mencegah pencemaran lingkungan.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi IV secara rutin mengadakan rapat kerja dan melakukan evaluasi bersama dinas-dinas teknis terkait.
Melalui evaluasi tersebut, DPRD dapat memonitor progres program sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan dijalankan sesuai dengan target dan rencana.
Dadan menegaskan bahwa semua langkah ini merupakan bagian dari komitmen DPRD untuk menjaga agar pembangunan di Kota Cimahi tetap berjalan seimbang antara kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan lingkungan.
“Semua upaya ini dilakukan agar pembangunan kota tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan keselamatan lingkungan,” ujarnya.
DPRD Cimahi Genjot Inovasi Pendidikan untuk Perkuat Pemerataan di Wilayah Pinggiran
DPRD Kota Cimahi terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan mutu pendidikan, terutama bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggiran.
Langkah ini diambil untuk memastikan setiap anak mendapat hak pendidikan yang setara, modern, dan berkualitas, tanpa terhalang oleh keterbatasan fasilitas.
Dalam paparannya, DPRD menekankan pentingnya optimalisasi teknologi sebagai instrumen untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Pemanfaatan teknologi dianggap mampu menutup kesenjangan fasilitas sekaligus memperluas akses siswa dan guru terhadap materi belajar yang lebih variatif.
DPRD juga mendorong terbangunnya kolaborasi multipihak antara pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, hingga sektor swasta. Kolaborasi ini diperlukan untuk memperkuat dukungan bagi sekolah-sekolah yang masih tertinggal, terutama dalam hal sarana prasarana dan peningkatan kualitas pembelajaran.
Untuk mempercepat pemerataan, DPRD meminta Pemkot Cimahi mengalokasikan anggaran khusus bagi sekolah-sekolah di daerah pinggiran.
Alokasi ini mencakup penyediaan perangkat digital, sarana belajar yang layak, hingga peningkatan kualitas ruang kelas agar lebih aman dan nyaman bagi peserta didik.
Lebih jauh, DPRD melihat bahwa program CSR dan kemitraan swasta adalah peluang besar yang perlu dimaksimalkan. Sektor swasta diharapkan dapat menyalurkan dukungan mereka dalam bentuk fasilitasi belajar mulai dari perangkat teknologi, ruang kelas ramah anak, hingga pelatihan bagi guru.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, DPRD berharap jarak kualitas pendidikan antara pusat kota dan wilayah pinggiran semakin berkurang, sehingga seluruh anak di Kota Cimahi dapat merasakan pendidikan yang maju, inklusif, dan merata.
DPRD Cimahi Perkuat Layanan Kesehatan Dasar Lewat Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
DPRD Kota Cimahi menegaskan komitmennya untuk memastikan layanan kesehatan dasar di tingkat masyarakat berjalan responsif dan sesuai kebutuhan, terutama dalam penanganan gizi buruk, stunting, serta peningkatan layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
Upaya ini dilakukan melalui tiga fungsi utama DPRD: legislasi, anggaran, dan pengawasan yang berjalan saling melengkapi.
Fungsi Anggaran: Prioritaskan Kesehatan dalam APBD
Dalam menjalankan fungsi budgeting, DPRD memastikan bahwa program-program kesehatan memperoleh dukungan dana yang cukup dan tepat sasaran.
Melalui pembahasan dan persetujuan APBD, DPRD menempatkan alokasi anggaran bagi puskesmas, posyandu, program penanganan stunting, serta layanan KIA sebagai prioritas utama.
DPRD juga menekankan pentingnya transparansi penggunaan anggaran, memastikan setiap rupiah digunakan untuk peningkatan mutu layanan.
Pengawasan dilakukan untuk mencegah penyimpangan dan memastikan fasilitas kesehatan benar-benar menerima dukungan yang dibutuhkan.
Selain itu, DPRD mendorong penguatan SDM dan fasilitas puskesmas, mulai dari pengadaan alat medis hingga penambahan tenaga kesehatan agar pelayanan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dengan standar yang lebih baik.
Fungsi Legislasi: Perkuat Dasar Hukum Layanan Kesehatan
Melalui fungsi legislasi, DPRD aktif membentuk kebijakan daerah yang mendukung penguatan layanan kesehatan dasar. DPRD bersama pemerintah kota membahas dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang memperkuat peran puskesmas dan posyandu sebagai garda depan kesehatan masyarakat.
Tak hanya itu, DPRD juga mendorong lahirnya kebijakan inovatif yang lebih responsif terhadap kondisi lokal.
Misalnya, dengan mengintegrasikan layanan kesehatan dengan program ketahanan pangan untuk mengatasi persoalan gizi buruk dan stunting secara lebih komprehensif.
Kebijakan-kebijakan ini diharapkan memberikan landasan hukum yang kuat dan memudahkan implementasi program kesehatan di semua tingkatan layanan.
Dengan penguatan pada tiga fungsi utama ini, DPRD Cimahi berharap layanan kesehatan dasar di kota tersebut semakin berkualitas, merata, dan mampu menjawab tantangan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. (Bd20)
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar