Edi Kanedi: Penyesuaian APBD Cimahi 2025 Ikuti Arah Kebijakan Nasional

Kabaran Jabar, - Anggota DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Partai Demokrat, H. Edi Kanedi, SE., M.Pd., menegaskan bahwa pemangkasan maupun pengalihan anggaran dalam APBD Kota Cimahi Tahun 2025 merupakan konsekuensi dari penyesuaian kebijakan Pemerintah Pusat yang menitikberatkan pada program-program prioritas nasional.

Hal tersebut disampaikan Edi Kanedi saat memberikan keterangan di Kantor Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat, Jalan Kalasan Blok O Nomor 76, Komplek Pharmindo, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan.

Menurutnya, salah satu fokus anggaran besar yang tengah dipersiapkan adalah pembangunan Underpass yang menjadi bagian dari proyek strategis lintas kewenangan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Edi, telah mengalokasikan anggaran pembangunan fisik underpass dengan estimasi mencapai Rp150 miliar.

“Sementara itu, Pemerintah Kota Cimahi akan bertanggung jawab pada pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk mendukung proyek tersebut,” ujar Edi.

Ia menjelaskan, area pembebasan lahan mencakup sejumlah titik strategis, di antaranya Kantor Pos, Taman Kartini, Pusenarmed, serta kawasan di sekitarnya yang terdampak langsung oleh pembangunan.

Lebih lanjut, Edi menyampaikan bahwa pengalihan anggaran daerah juga dipengaruhi oleh kebijakan nasional yang saat ini mengedepankan sejumlah program unggulan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta Koperasi Merah Putih.

“Pemerintah daerah tentu harus menyesuaikan dan mendukung kebijakan pusat, sehingga fokus anggaran diarahkan untuk mensupport program prioritas tersebut,” imbuhnya.

Meski demikian, Edi memastikan bahwa Pemerintah Kota Cimahi tetap konsisten menjadikan bidang pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah.

“Untuk Pemerintah Kota Cimahi, pendidikan dan kesehatan tetap berada di posisi teratas sebagai prioritas pembangunan,” tegasnya.

Ia berharap, penyesuaian anggaran yang dilakukan dapat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas, sekaligus sejalan dengan arah pembangunan nasional yang berkelanjutan. (Bd20)