Kabaran Jabar, - Anggota Komisi IV DPRD Kota Cimahi menegaskan sikap tegas tanpa ruang kompromi dalam memperjuangkan pemerataan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia. Komitmen tersebut disampaikan Anggota Komisi IV dari Fraksi NASDEM, Jeli Farina, M.Pd, yang menilai pendidikan adalah hak mutlak seluruh anak usia sekolah di Cimahi, tanpa kecuali.
Menurut Jeli, persoalan pendidikan tidak boleh ditangani secara parsial atau setengah hati. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor yang melibatkan Dinas Pendidikan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, hingga dukungan dari pemerintah pusat. Pendidikan, kata dia, merupakan urusan kolektif yang membutuhkan kerja bersama agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pendidikan tidak bisa berdiri sendiri. Semua pemangku kepentingan harus bergerak seirama. Tanpa kolaborasi lintas sektor, peningkatan kualitas pendidikan akan sulit dicapai secara optimal,” tegas Jeli.
Dalam konteks pembahasan anggaran daerah, Jeli juga menyoroti kewajiban alokasi minimal 20 persen APBD untuk sektor pendidikan. Ia mengingatkan agar anggaran tersebut tidak sekadar memenuhi amanat regulasi, tetapi harus mampu memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
“Anggaran yang tertuang dalam Perda harus berdampak langsung. Fokusnya jelas, yakni peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan warga,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jeli menjelaskan bahwa pemerataan pendidikan tidak hanya berbicara soal akses, tetapi juga menyangkut peningkatan kompetensi guru serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Ia mencontohkan proyek relokasi SMP Negeri 12 Cimahi yang saat ini telah memasuki tahap Detail Engineering Design (DED).
“Kami turun langsung ke lapangan. DPRD memiliki fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Setiap proyek pendidikan harus berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran,” katanya.
Ia kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kota Cimahi untuk memastikan tidak ada lagi anak yang tertinggal dari dunia pendidikan. Menurutnya, negara harus hadir menjamin akses pendidikan yang adil dan setara bagi seluruh anak.
“Tidak boleh ada lagi anak yang tidak sekolah. Pemerintah wajib menjamin kesempatan yang sama bagi semuanya,” tegas Jeli.
Jeli juga mengapresiasi kehadiran Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat. Di Cimahi, fasilitas alternatif tersebut telah tersedia di wilayah Cibeber dan saat ini menampung sekitar 100 siswa. Kehadiran Sekolah Rakyat dinilai menjadi solusi konkret bagi anak-anak yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan formal.
Selain itu, Komisi IV DPRD Kota Cimahi terus mendorong optimalisasi berbagai program bantuan pendidikan, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP), khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang terdata dalam DTKS, terutama kategori PKH.
Untuk mencegah terjadinya anak putus sekolah, DPRD memperkuat koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial melalui pendataan terpadu, pemantauan berkelanjutan, serta penyaluran bantuan pendidikan dan sosial secara tepat sasaran.
“Semua harus terintegrasi, mulai dari regulasi daerah, APBD, hingga program pusat. Selama sesuai aturan, seluruh instrumen itu bisa dimanfaatkan demi kepentingan anak-anak Cimahi,” jelasnya.
Komisi IV DPRD Kota Cimahi secara rutin meminta data anak usia sekolah untuk memastikan tidak ada satu pun yang terlewat dari sistem pendidikan. Jeli menegaskan bahwa pengawasan akan terus diperketat demi menghapus cerita anak putus sekolah di Cimahi.
“Cimahi tidak boleh lagi punya kisah anak putus sekolah. Itu tanggung jawab kami, dan kami pastikan pengawasan berjalan maksimal,” tandasnya.
Dengan penguatan fungsi pengawasan DPRD serta kolaborasi lintas sektor yang semakin solid, Jeli optimistis pemerataan pendidikan di Kota Cimahi dapat terwujud. Ia meyakini upaya kolektif tersebut akan memastikan setiap anak memperoleh layanan pendidikan yang layak, aman, dan berkualitas sebagai bekal masa depan. (Bd20)
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar