Kabaran Jabar, - Anggota DPRD Kota Cimahi, H. Enang Sahri, kembali turun ke lapangan dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan banjir langganan RW 28, Perumahan Puri Cipageran Indah, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara. Sidak ini menjadi respons atas derasnya keluhan warga yang setiap musim hujan harus berhadapan dengan ancaman banjir.
Di lokasi, Enang Sahri menyerap langsung aspirasi masyarakat. Warga menuturkan, persoalan banjir bukanlah cerita baru. Masalah tersebut disebut telah berlangsung puluhan tahun dan hampir selalu terjadi setiap hujan deras mengguyur kawasan tersebut.
Tak sekadar mengganggu aktivitas harian, banjir juga menimbulkan rasa waswas berkepanjangan. Warga khawatir akan keselamatan keluarga dan kerusakan harta benda. Bahkan, salah satu rumah dilaporkan pernah roboh akibat terjangan arus banjir. Situasi semakin rumit karena sistem drainase berada di wilayah perbatasan antara Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat (KBB), yang kerap memicu kendala koordinasi kewenangan.
Menanggapi kondisi itu, Enang Sahri menegaskan komitmennya untuk mendorong langkah cepat dan terukur. Ia menyampaikan bahwa penanganan awal akan difokuskan pada solusi darurat yang dapat segera dirasakan manfaatnya oleh warga.
“Langkah pertama adalah pembersihan total saluran air, baik di hulu maupun hilir. Selain itu, akan dibuat sodetan atau saluran pengalir air di tengah permukiman untuk mengantisipasi luapan saat debit meningkat,” ujar Enang Sahri saat meninjau lokasi.
Sementara itu, perwakilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi mengungkapkan bahwa solusi jangka panjang yang sedang dikaji adalah pembangunan kolam retensi. Meski memerlukan studi kelayakan dan perencanaan matang, kolam retensi diyakini mampu menekan risiko banjir secara signifikan di wilayah tersebut.
Dari sisi anggaran, Enang Sahri menjelaskan bahwa dana sekitar Rp200 juta telah dialokasikan pada APBD tahun 2025 untuk penanganan di bagian hilir. Adapun rencana pembangunan kolam retensi serta pembenahan wilayah hulu ditargetkan masuk dalam penganggaran tahun 2026.
“Masalah ini tidak bisa diselesaikan setengah jalan. Harus ada penanganan menyeluruh agar warga tidak terus menjadi korban banjir dari tahun ke tahun,” tegasnya.
Pemerintah Kota Cimahi pun menyatakan komitmen untuk melakukan kajian teknis secara komprehensif dan lintas wilayah, demi menghadirkan solusi penanganan banjir yang aman, efektif, dan berkelanjutan bagi masyarakat Cipageran. (Bd20)
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar