Kabaran Jabar, - Besaran anggaran DPRD Kota Cimahi tahun 2026 yang mencapai Rp92 miliar menuai sorotan publik. Angka tersebut dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan riil masyarakat, terlebih jika dibandingkan dengan alokasi anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar warga.
Data menunjukkan, pagu anggaran DPRD nyaris setara dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) yang hanya terpaut Rp1 miliar, yakni Rp91 miliar.
Padahal, DPRD tidak memikul tanggung jawab pembangunan fisik, sementara DPKP bertanggung jawab atas hunian ratusan ribu warga Kota Cimahi.
Ketimpangan semakin mencolok ketika dibandingkan dengan anggaran BPBD sebesar Rp6,8 miliar, Dinas Sosial Rp16 miliar, serta Dinas Tenaga Kerja yang hanya Rp8,1 miliar.
Melansir Kompas86id.com, pada Jum'at (9/1/2026), Ketua Umum LSM Kompas, Fajar Budhi Wibowo, menilai besarnya anggaran DPRD mencerminkan problem serius dalam keadilan fiskal daerah.
Menurutnya, legitimasi anggaran runtuh ketika “biaya demokrasi” untuk segelintir orang hampir melampaui “biaya hidup” bagi seluruh warga kota.
“Secara kasat mata, data ini kontras, memilukan, sekaligus menggelisahkan. Bayangkan, Rp92 miliar untuk membiayai 45 anggota DPRD hampir menyamai anggaran perumahan warga Cimahi,” ujar Fajar, Rabu (7/1/2026).
Ia menambahkan, perbandingan dengan Dinas Sosial dan BPBD semakin menguatkan kesan bahwa prioritas anggaran berada pada arah yang terbalik.
Menurut Fajar, anggaran DPRD seharusnya semata-mata menopang fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, bukan berubah menjadi beban fiskal yang membesar tanpa korelasi dengan kualitas kinerja.
Fajar juga menyoroti dugaan dominasi komponen tunjangan rutin yang bersifat privilege, seperti tunjangan perumahan puluhan juta rupiah per bulan per orang serta perjalanan dinas yang dinilai tidak selalu berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Di tengah APBD 2026 yang dipangkas dan tekanan fiskal yang kian mencekik, ketegangan antara ‘hak kelembagaan’ DPRD dan ‘hak hidup’ masyarakat mencapai titik kritis,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar soal sensitivitas anggota legislatif, melainkan kegagalan kolektif dalam menjadikan keadilan fiskal sebagai kompas utama pembangunan.
“Anggaran adalah cermin nilai dan moralitas. Pertanyaannya, nilai apa yang tercermin ketika biaya lembaga pengawas rakyat justru lebih mahal dibandingkan pelayanan rakyat?” katanya.
Fajar menilai kondisi tersebut sudah menjadi alarm bagi semua pihak. Ia menegaskan bahwa demokrasi yang sehat tidak diukur dari besarnya anggaran DPRD, melainkan dari seberapa efektif APBD dikembalikan untuk memuliakan kehidupan warga yang diwakili.
“Ini momentum untuk mengoreksi privilege anggota DPRD. Jabatan publik bukan ruang aji mumpung, melainkan amanah untuk mengembalikan uang rakyat kepada kepentingan rakyat yang sesungguhnya,” paparnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko, menjelaskan bahwa anggaran Rp92 miliar tersebut terdiri dari belanja pegawai termasuk Sekretariat DPRD, belanja barang dan jasa, serta komponen lainnya. Namun, ia tidak merinci detail penggunaan anggaran tersebut.
Di sisi lain, Wali Kota Cimahi Ngatiyana berharap pengesahan APBD 2026 tidak berhenti sebagai dokumen administratif semata, melainkan menjadi instrumen pembangunan yang bergerak cepat dan tepat sasaran. Usai rapat paripurna DPRD beberapa waktu lalu, ia menegaskan seluruh perangkat daerah harus siap mengeksekusi program sejak awal tahun.
“Kami optimis Perda APBD Tahun Anggaran 2026 ini dapat segera dilaksanakan, sehingga tidak ada jadwal maupun kegiatan pembangunan yang terganggu,” pungkasnya. **
Baca Juga:
 |
| Anggaran DPRD Cimahi Dinilai Lebih Mahal Rakyat (Foto: Dokumentasi Kabaran Jabar) |
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar