Kabaran Jabar, - Sorotan publik terhadap besarnya anggaran DPRD Kota Cimahi tahun anggaran 2026 yang mencapai Rp92 miliar terus bergulir. Dengan jumlah anggota dewan yang hanya 45 orang, sebagian masyarakat menilai besaran anggaran tersebut belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan fiskal, terutama jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat serta alokasi anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Nasional LSM Independen Nasionalis Anti Korupsi (LSM-INAKOR), Marcky Polii, S.E., yang dikenal dengan julukan “Si Raja Data”, menegaskan bahwa kritik publik merupakan hal yang wajar dan sah secara hukum.
“Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, dan itu dijamin oleh undang-undang. Namun, kritik terhadap anggaran DPRD ini menurut saya masih terlalu dini,” ujar Marcky.
Ia menjelaskan, anggaran Rp92 miliar tersebut telah melalui tahapan pembahasan, kajian, dan mekanisme sesuai regulasi sebelum akhirnya disahkan. Bahkan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam dua tahun terakhir, penggunaan anggaran DPRD Kota Cimahi dinyatakan tanpa temuan pelanggaran.
“Fakta ini menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD bersama pimpinan dan anggota DPRD Kota Cimahi telah mengelola anggaran secara akuntabel. Masyarakat juga perlu memberikan apresiasi atas kinerja tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, di kesempatan berbeda, Tokoh Pemuda Cimahi, Andres Hedi atau yang akrab disapa Anas ‘Raja Bacun’, mengingatkan pentingnya sikap kritis yang tetap rasional dalam menyikapi kebijakan pemerintah.
“Kritis itu perlu, tapi jangan didorong oleh sensitivitas pribadi. Harus objektif dan berbasis data,” ujar Anas.
Ia menekankan bahwa anggaran Rp92 miliar tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi pimpinan dan anggota DPRD, melainkan juga mencakup belanja pegawai, termasuk aparatur Sekretariat DPRD, belanja barang dan jasa, serta kebutuhan operasional lainnya.
Menutup pernyataannya, Marcky kembali menegaskan komitmen INAKOR dalam mengawal jalannya pemerintahan.
“Kami akan selalu berada di garis depan mendukung program Pemerintah Kota Cimahi. Namun jika ke depan ditemukan pelanggaran dalam penggunaan anggaran, kami juga akan berada di barisan terdepan untuk mengkritisi,” pungkasnya. **
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar