Kabaran Jabar, - Kondisi Masjid At-Ta’awun yang berada di kawasan wisata Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, menuai perhatian serius dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Saat melakukan kunjungan lapangan pada Senin, 26 Januari 2026, orang nomor satu di Jawa Barat itu menilai masjid tersebut tidak terawat dan jauh dari gambaran fasilitas publik yang layak di kawasan wisata strategis.
Masjid yang kerap menjadi tempat persinggahan wisatawan dan pengguna jalur Puncak itu tampak kurang tertata.
Area halaman dan parkir terlihat semrawut, kebersihan tidak terkelola dengan baik, serta sejumlah fasilitas pendukung menunjukkan kondisi yang memprihatinkan.
Situasi ini dinilai ironis mengingat Masjid At-Ta’awun merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dalam dialog terbuka dengan pengurus dan pengelola masjid, Gubernur Dedi Mulyadi secara langsung mempertanyakan pola pengelolaan, khususnya terkait pendapatan parkir yang disebut cukup besar setiap harinya.
Namun, menurutnya, pemasukan tersebut tidak berbanding lurus dengan kondisi kebersihan dan perawatan masjid.
“Ini kawasan wisata dan masjid milik provinsi, tapi kondisinya seperti dibiarkan. Dana parkir ke mana? Kenapa kebersihan dan perawatannya tidak terlihat?” ujar Dedi Mulyadi di lokasi.
Sorotan Gubernur juga tertuju pada minimnya petugas kebersihan, kurangnya tempat sampah, serta tidak adanya sistem pengelolaan lingkungan yang jelas.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mencoreng citra kawasan Puncak sebagai salah satu destinasi unggulan Jawa Barat.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan fasilitas publik, terlebih rumah ibadah, harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional.
Terlebih di wilayah dengan tingkat kunjungan tinggi, lemahnya tata kelola dapat memicu ketidakpercayaan publik dan berujung pada pembiaran aset daerah.
Sebagai langkah awal, Dedi Mulyadi menyatakan kesiapannya memberikan bantuan pribadi sebesar Rp50 juta untuk pembenahan awal Masjid At-Ta’awun, seperti pengecatan dan perbaikan fasilitas dasar.
Namun, ia menegaskan bantuan tersebut bukan solusi jangka panjang.
“Kita tidak bisa terus tambal sulam. Yang dibutuhkan adalah sistem pengelolaan yang jelas dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap penataan kawasan Puncak, mulai dari penertiban parkir, pengelolaan ruang publik, hingga transparansi pengelolaan aset daerah.
Sorotan Gubernur pun memicu perhatian publik sekaligus membuka ruang evaluasi lebih luas terkait pengelolaan dana parkir dan perawatan fasilitas umum di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor. (Poy)
0Komentar