Ngatiyana Hadiri Rakor Pembinaan Guru Kota Cimahi

Kabaran Jabar, - Kehadiran Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, memberi makna strategis dalam Rapat Koordinasi Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP Kota Cimahi yang digelar di Gedung PKG Cimahi Tengah, Rabu (28/1/2026).

Rapat koordinasi yang mengusung tema “Membuka Rakor Pendataan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Satuan PAUD dan Pendidikan Dasar” tersebut menjadi ruang konsolidasi penting bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam menata arah kebijakan pendidikan ke depan.

Dalam sambutannya, Ngatiyana menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari peran guru dan tenaga kependidikan yang profesional, adaptif terhadap perubahan, serta menjunjung tinggi integritas.

“Pendidikan adalah fondasi masa depan kota. Guru bukan hanya pengajar, tetapi pembentuk karakter generasi Cimahi ke depan,” tegasnya.

Menurut Ngatiyana, rapat koordinasi ini menjadi momentum strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, sekaligus merumuskan langkah konkret dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kota Cimahi.

Forum tersebut juga dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi kebijakan pembinaan tenaga pendidik serta penyerapan aspirasi dari satuan pendidikan.

Sejumlah isu krusial turut dibahas, mulai dari penguatan kompetensi guru, tata kelola pendidikan, peningkatan kualitas layanan belajar, hingga persiapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang akan datang.

Dalam kesempatan itu, para kepala sekolah PAUD, SD, dan SMP menyampaikan berbagai dinamika proses belajar mengajar di lapangan, termasuk perubahan mekanisme SPMB.

Sistem penerimaan murid baru ke depan tetap mengacu pada jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi, namun dengan penyesuaian kebijakan, khususnya pada jalur prestasi yang kini menggunakan tes kompetensi akademik.

Ngatiyana menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam proses penerimaan peserta didik.

Ia berharap sistem baru ini mampu meminimalkan ketimpangan, sekaligus memastikan siswa diterima berdasarkan hasil dan kemampuan yang terukur.

Selain itu, Wali Kota juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Cimahi dalam mendukung pendidikan, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Bantuan SPP bagi siswa kurang mampu di SMP swasta, pemberian seragam sekolah, hingga dukungan sarana belajar menjadi bagian dari upaya meringankan beban masyarakat.

“Tidak boleh ada dikotomi antara sekolah negeri dan swasta. Pemerintah hadir untuk memastikan seluruh anak Cimahi mendapatkan hak pendidikan yang layak,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Nana Supriatna, menambahkan bahwa rakor ini juga difokuskan pada pendataan kondisi tenaga pendidik di setiap satuan pendidikan.

Pendataan tersebut menjadi dasar perhitungan kebutuhan serta komitmen pemerintah daerah dalam memberikan insentif bagi guru non-ASN.

“Data menjadi kunci. Dari data yang akurat, kita bisa menyusun simulasi kebutuhan, kebijakan insentif, hingga perencanaan anggaran secara tepat,” jelasnya.

Nana juga memaparkan sejumlah kebijakan lain, mulai dari pemanfaatan papan interaktif digital dan laptop bantuan kementerian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, hingga penekanan pentingnya pengisian data Dapodik secara jujur dan akurat sebagai dasar penyaluran bantuan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah.

Ia menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah atau pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat.

“Jika tiga pilar ini berjalan seiring dan seirama, insyaallah kita bisa menyiapkan generasi emas Cimahi menuju 2045,” pungkasnya. (Bd20)