Kabaran Jabar, - Komisi I DPRD Kabupaten Majalengka turun langsung ke lapangan dengan melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke PT Arana Goblah yang berlokasi di Kecamatan Ligung, Rabu (4/2/2026). Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses administrasi perizinan perusahaan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sidak tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Majalengka, M. Nasir, bersama tiga anggota lainnya, yakni Muhamad Taufan Rizaldi dari Fraksi Golkar, Tono Suntana dari Fraksi PPP, serta Yayah Qomariah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Kunjungan ini turut melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Satpol PP Kabupaten Majalengka.
M. Nasir menegaskan bahwa sidak dilakukan untuk memastikan legalitas perusahaan sebelum beroperasi dan merekrut tenaga kerja. Menurutnya, kepastian perizinan menjadi aspek krusial demi memberikan rasa aman dan nyaman, baik bagi masyarakat maupun calon pekerja.
“Kami ingin memastikan perusahaan ini telah mengantongi izin secara lengkap sebelum melakukan rekrutmen karyawan dan menjalankan aktivitas operasional. Jangan sampai perusahaan sudah berjalan, tetapi izinnya belum terpenuhi,” tegas Nasir.
Ia menambahkan, ketidakjelasan aspek legal formal berpotensi merugikan banyak pihak, bahkan bisa berujung pada penutupan perusahaan apabila ditemukan pelanggaran serius.
Hasil sidak menunjukkan bahwa dua bangunan utama perusahaan telah mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sehingga secara administratif dinyatakan sah untuk dilanjutkan pembangunannya. Namun, untuk pengembangan lahan selanjutnya, perusahaan masih harus menunggu penyelesaian perizinan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Dua bangunan sudah berizin PBG dan legal. Namun untuk lahan pengembangan lainnya masih menunggu proses perizinan lingkungan,” jelas Nasir.
Sementara itu, anggota Komisi I dari Fraksi PKS, Yayah Qomariah, menyoroti aspek ketenagakerjaan. Ia berharap proses rekrutmen nantinya tidak hanya terfokus pada tenaga kerja perempuan, tetapi juga memberikan peluang yang adil bagi tenaga kerja laki-laki.
“Kesempatan kerja bagi tenaga kerja laki-laki masih relatif kecil dibandingkan perempuan. Kami berharap perusahaan dapat memberikan porsi yang adil agar tercipta rasa keadilan,” ujarnya.
Di sisi lain, konsultan perizinan PT Arana Goblah, Ifan, membenarkan bahwa dua bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 2,7 hektare dari total 4 hektare telah mengantongi izin PBG dari pemerintah daerah.
Ia menjelaskan bahwa PT Arana Goblah akan bergerak di bidang industri pembuatan alas kaki, khususnya hak sepatu dan sandal. Pada tahap awal operasional, perusahaan diproyeksikan merekrut sekitar 200 tenaga kerja, menyesuaikan dengan kebutuhan dan progres pembangunan.
“Rekrutmen akan dilakukan bertahap sesuai perkembangan perusahaan,” pungkasnya. (Wawan)
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar