Kabaran Jabar, - Komisi III DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja bersama Dinas Perhubungan Kota Bandung serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung guna mengevaluasi pelaksanaan program Tahun Anggaran 2025 dan merumuskan rencana strategis Tahun Anggaran 2026.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Bamus DPRD Kota Bandung, Kamis, 19 Februari 2026.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu krusial yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Di sektor transportasi, implementasi Bus Rapid Transit (BRT) menjadi sorotan utama, disertai upaya penanganan kemacetan dan optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor parkir.
Sementara itu, di bidang perumahan, program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) tetap menjadi prioritas dalam meningkatkan kualitas hunian warga.
Komisi III mencatat bahwa anggaran Dinas Perhubungan pada Tahun 2026 meningkat menjadi Rp337 miliar.
Kenaikan ini mencakup alokasi subsidi untuk mendukung operasional BRT yang diharapkan menjadi solusi transportasi massal modern dan terintegrasi.
Program tersebut diproyeksikan mampu mengurangi beban kemacetan sekaligus mendorong perubahan pola mobilitas warga ke arah angkutan umum yang lebih efisien.
Di sisi lain, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tetap menargetkan perbaikan 2.500 unit Rutilahu meski menghadapi efisiensi anggaran.
Strategi kolaboratif dengan pemerintah pusat serta pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menjadi langkah alternatif agar target tetap tercapai tanpa mengurangi kualitas pembangunan.
Komisi III juga memberi perhatian khusus terhadap potensi dampak sosial ekonomi dari pembangunan koridor BRT, terutama bagi juru parkir dan pengemudi angkutan kota.
Pemerintah daerah pun didorong menyiapkan skema kompensasi dan transisi yang adil agar proses pembangunan tidak menimbulkan gejolak sosial di lapangan.
Melalui rapat kerja ini, Komisi III DPRD Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk memastikan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran berjalan efektif.
Harapannya, pembangunan transportasi dan perumahan di Kota Bandung dapat berlangsung berkelanjutan, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. (Rio)
Indra/Humpro DPRD Kota Bandung
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar