Kabaran Jabar, - Maraknya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum mengantongi izin resmi serta mengabaikan standar kesehatan pangan mendapat sorotan serius dari Ketua Umum LSM INAKOR, Marcky Polii, S.E., yang dikenal luas dengan julukan “Si Raja Data”. Kondisi tersebut dinilai berpotensi merugikan konsumen sekaligus menghambat pertumbuhan UMKM yang sehat dan berdaya saing.
Marcky menegaskan, legalitas usaha bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan hukum pelaku usaha. Ia menilai masih ada anggapan keliru bahwa perizinan hanya formalitas, sehingga kerap diabaikan demi mengejar keuntungan semata.
“Mengurus izin usaha itu tidak sulit. Jangan hanya fokus pada laba, karena pajak dari pelaku usaha merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar daerah. Jika kepatuhan rendah, pembangunan pun akan ikut terhambat,” tegasnya.
Menurut Marcky, setiap UMKM wajib memiliki dokumen perizinan dasar agar usaha berjalan aman, sehat, serta dipercaya konsumen. Legalitas juga menjadi pintu masuk bagi pelaku usaha untuk memperoleh pembinaan pemerintah, bantuan, hingga kemudahan akses permodalan.
Ia merinci sejumlah izin penting yang seharusnya dimiliki pelaku UMKM, antara lain Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi usaha, Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), serta sertifikat halal dan izin BPOM atau PIRT bagi pelaku usaha makanan dan minuman. Selain itu, NPWP sebagai bentuk kepatuhan pajak dan Surat Keterangan Usaha (SKU) juga dibutuhkan untuk berbagai keperluan administrasi dan pembiayaan.
Marcky menambahkan, proses perizinan saat ini semakin mudah dan cepat melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pelaku UMKM cukup menyiapkan KTP atau NIK, alamat email aktif, serta data dasar usaha seperti nama, modal, dan bidang usaha.
Dengan legalitas yang lengkap, UMKM tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan meningkatkan kepercayaan konsumen.
Menutup pernyataannya, Marcky Polii mengajak seluruh pelaku UMKM untuk lebih sadar hukum dan konsisten menjaga standar kesehatan produk.
“Usahanya boleh kecil, tapi legalitas dan kualitas harus besar. Jika UMKM kuat, ekonomi rakyat pun akan ikut maju,” pungkasnya.
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar