Kabaran Jabar, - DPRD Kota Cimahi menggelar rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Cimahi pada Senin (27/4/2026) dengan membahas dua agenda strategis yang dinilai akan menentukan arah kebijakan fiskal daerah ke depan.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudistira bersama 37 anggota DPRD serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kehadiran seluruh unsur pemerintahan itu menunjukkan keseriusan dalam membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pajak dan retribusi daerah.
Dalam kesempatan itu, Adhitia menegaskan bahwa seluruh masukan dan pandangan yang disampaikan DPRD akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Kota Cimahi dalam menyusun langkah strategis ke depan.
“Semua pandangan DPRD kami tampung. Ini akan menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan dalam menyusun langkah strategis ke depan, terutama untuk pelaksanaan anggaran 2026,” ujar Adhitia kepada awak media.
Selain pembahasan LKPJ, agenda penting lainnya adalah penggodokan Ranperda pajak dan retribusi daerah.
Pemerintah Kota Cimahi menilai regulasi yang berlaku saat ini sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan ekonomi serta kebutuhan daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
Menurut Adhitia, proses penyusunan Ranperda tersebut telah melalui tahapan panjang bersama panitia khusus DPRD agar menghasilkan kebijakan yang adaptif, efektif, dan tepat sasaran.
“Regulasi pajak dan retribusi ini sudah cukup lama belum diperbarui. Makanya perlu disesuaikan agar lebih responsif terhadap kondisi saat ini, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah,” katanya.
Di tengah keterbatasan anggaran, Pemerintah Kota Cimahi juga didorong untuk terus berinovasi dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Optimalisasi sumber-sumber pendapatan dinilai menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan tanpa ketergantungan berlebih terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang kuat secara regulasi sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Melalui pembahasan yang terus bergulir, arah kebijakan fiskal Kota Cimahi diarahkan pada penguatan struktur keuangan daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan, mandiri, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. (Bd20)
0Komentar