Kabaran Jabar, - Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Deni Nursani, S.Pd.I., mendorong penguatan intervensi kesehatan berbasis data hingga tingkat kewilayahan.
Hal tersebut disampaikannya dalam Lokakarya Mini Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Senin (24/8/2026).
Deni menegaskan, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semestinya hanya dilihat dari tingginya persentase cakupan program. Justru, kelompok masyarakat yang belum terjangkau harus mendapat perhatian lebih serius karena dapat menjadi kelompok paling rentan terhadap berbagai persoalan kesehatan.
Ia mencontohkan cakupan imunisasi yang telah mencapai 95 persen. Menurutnya, capaian tersebut memang tergolong sangat baik, tetapi lima persen masyarakat yang belum memperoleh imunisasi tidak boleh dianggap sebagai angka yang dapat diabaikan.
“Kalau kita memosisikan sebagai orang awam, pertanyaannya, sudah 95 persen, berarti tidak perlu memikirkan yang lima persen. Padahal dalam masalah kesehatan kita sedang berbicara epidemiologi,” katanya.
Menurut Deni, kelompok lima persen tersebut bisa saja terkonsentrasi pada wilayah tertentu sehingga membentuk kantong kerentanan. Apabila tidak segera ditangani, kondisi tersebut berpotensi menjadi titik rawan penyebaran penyakit dan pada akhirnya dapat berdampak terhadap masyarakat yang sebelumnya telah memperoleh perlindungan.
Karena itu, ia meminta pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan melakukan pemetaan yang lebih rinci mengenai siapa masyarakat yang belum terjangkau layanan kesehatan dan di mana mereka berada.
“Justru kita harus memperhatikan lima persen ini, siapa saja dan di mana saja. Kemudian di wilayah mana kantong-kantong stunting masih tinggi, serta apa penyebabnya, apakah sanitasi, kesejahteraan, ekonomi, dan sebagainya,” ujarnya.
Data Harus Menemukan Manusia
Deni menekankan bahwa data kesehatan tidak boleh berhenti sebagai angka dalam laporan administratif. Data harus menjadi instrumen untuk menemukan masyarakat yang membutuhkan intervensi secara nyata.
“Data kesehatan bukan sekadar angka laporan, tetapi data adalah alat untuk menemukan manusia yang membutuhkan pertolongan. Jangan sampai anak yang paling membutuhkan intervensi justru menjadi anak yang paling tidak kelihatan dalam data statistik,” tegasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, ia mendorong integrasi data antara unsur kewilayahan, puskesmas, posyandu, keluarga, sekolah, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Integrasi tersebut dinilai penting agar pemerintah dapat mengetahui persoalan secara lebih utuh sekaligus menentukan bentuk intervensi yang cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Selain integrasi data, Deni juga menilai fungsi puskesmas dan posyandu perlu terus diperkuat. Edukasi kepada keluarga harus memiliki standar yang baik, sementara sistem pengawasan kesehatan perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Kesehatan Adalah Investasi Generasi
Deni memandang pembangunan kesehatan sebagai bagian penting dari investasi pembangunan manusia, bukan sekadar pengeluaran anggaran tahunan.
Menurutnya, pembangunan fisik memang penting, tetapi kualitas manusia merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan dan peradaban.
“Pembangunan itu memiliki kekurangan kepada pembangunan selain fisik. Fondasi yang paling krusial dari sebuah peradaban manusia adalah kualitas otaknya dan kualitas fisiknya,” tuturnya.
Ia mengibaratkan kerusakan pembangunan fisik masih relatif dapat diperbaiki. Jalan yang rusak, misalnya, dapat kembali diaspal. Namun, kerusakan kualitas generasi akibat persoalan kesehatan yang sebenarnya dapat dicegah sejak dini memiliki konsekuensi yang jauh lebih panjang.
“Kalau kualitas generasi rusak karena penyakit yang sebetulnya bisa diantisipasi sejak dini, biaya sosial yang nanti dikeluarkan masyarakat akan jauh lebih mahal,” katanya.
Atas dasar itu, Deni menilai imunisasi dan pencegahan stunting tidak seharusnya dipandang sebagai rutinitas program kesehatan semata. Keduanya merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia Kota Bandung yang lebih sehat dan berkualitas.
DPRD Dorong Anggaran Berorientasi Dampak
Deni juga menyoroti pentingnya pengawasan DPRD terhadap penggunaan anggaran kesehatan. Menurutnya, ukuran keberhasilan tidak cukup hanya berdasarkan seberapa besar anggaran telah terserap.
Pemerintah perlu mampu menunjukkan dampak nyata dari anggaran yang telah dialokasikan, terutama sejauh mana program tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.
“Yang lebih penting bukan semata-mata anggaran itu sudah terserap, tetapi sejauh mana outcome-nya, sejauh mana hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat,” ucapnya.
Ia berharap pendekatan berbasis data tersebut dapat memperkuat pembangunan kesehatan di Kota Bandung, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang luput dari perhatian hanya karena tersembunyi di balik persentase capaian program. (Rio)
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar