Kabaran Jabar, - Anggota DPRD Kota Cimahi, Indriasari Sih Dewanti, S.T., menggelar kegiatan Reses Masa Persidangan II Tahun 2026 di wilayah Pasir Kumeli (Paskum), RW 01 Kelurahan Baros, yang juga dihadiri warga RW 01 dan RW 21, Kota Cimahi, Sabtu (29/8/2026).
Dalam forum tatap muka tersebut, tiga persoalan utama mencuat dan menjadi catatan prioritas: ketersediaan air bersih, akses layanan kesehatan BPJS, dan perbaikan infrastruktur lingkungan.
“Kita menerima banyak aspirasi dari warga Pasir Kumeli. Salah satu yang paling banyak disampaikan adalah kebutuhan air. Di lingkungan Baros pada umumnya masih ada warga yang mengalami kekurangan air, terutama ketika kebutuhan meningkat,” ujar Indriasari.
BPJS dan Ketimpangan Akses Kesehatan Disorot
Selain air, warga juga mengeluhkan akses layanan kesehatan. Banyak masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 6 ke atas mempertanyakan mekanisme agar tetap bisa berobat menggunakan BPJS ketika dibutuhkan.
“Banyak warga yang masuk desil 6 ke atas mengeluhkan bagaimana caranya mereka bisa berobat menggunakan BPJS. Ini menunjukkan masih ada celah yang perlu kita dorong bersama pemerintah agar tidak ada warga yang kesulitan berobat,” katanya.
Menurut Indriasari, kondisi ini menjadi bukti bahwa klasifikasi administratif belum sepenuhnya selaras dengan kondisi riil di lapangan. DPRD, lanjutnya, akan mendorong agar kebijakan kesehatan lebih inklusif dan menjangkau semua lapisan.
Infrastruktur Lingkungan Ikut Diperjuangkan
Aspirasi lain yang disampaikan warga meliputi perbaikan jalan setapak dan penanganan persoalan lingkungan di wilayah Paskum.
Indriasari menegaskan seluruh masukan tidak akan berhenti sebatas notulen. Ia berkomitmen mengawal setiap usulan hingga masuk dalam pembahasan di DPRD dan diupayakan realisasinya sesuai kemampuan anggaran pemerintah kota.
“Kita sudah berkolaborasi dengan pemerintah dan bulan ini juga ada program-program sebelumnya yang sedang direalisasikan. Insyaallah untuk aspirasi yang disampaikan hari ini, beberapa bulan ke depan dapat kita upayakan,” ungkapnya.
“Harapannya saya sebagai dewan dapat merealisasikan keinginan-keinginan mereka. Insyaallah tidak hanya dicatat saja, tetapi dapat direalisasikan,” tegas Indriasari.
Reses Sebagai Jembatan Kebijakan
Bagi Indriasari, reses adalah ruang dialog konstitusional untuk memastikan pembangunan Kota Cimahi berjalan tepat sasaran.
“Reses ini jembatan. Dari persoalan lingkungan, kita bawa ke meja kebijakan. Agar program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan dasar warga,” pungkasnya.
Kegiatan reses Masa Persidangan II 2026 akan terus dilanjutkan di titik lain di Dapil Kota Cimahi sebagai bagian dari komitmen DPRD menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. (Bd20)
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar