Antisipasi Dampak Kekeringan, Pemkot Cimahi Salurkan Bantuan Air Bersih

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui monitoring distribusi bantuan air bersih bagi warga di RT 02/RW 03, Kelurahan Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kamis (5/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Cimahi Ngatiyana diwakili Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Pemkot Cimahi, M. Roni. Turut hadir Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi Fithriandy Kurniawan, Camat Cimahi Tengah, Lurah Karangmekar, serta unsur relawan yang terlibat dalam penanganan kebutuhan air bersih masyarakat.

M. Roni menjelaskan bahwa penyaluran bantuan air bersih merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membantu masyarakat yang masih mengalami kesulitan air bersih, meskipun hujan mulai turun di sejumlah wilayah Kota Cimahi.

Menurutnya, curah hujan yang mulai meningkat belum sepenuhnya mengakhiri dampak kekeringan. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan diperkirakan mulai turun secara lebih rutin dalam dua hingga tiga minggu ke depan.

“Walaupun sekarang hujan sudah mulai turun, kondisinya belum stabil. Distribusi air bersih ini masih menjadi bagian dari penanganan dampak kekeringan yang terjadi sebelumnya,” ujar M. Roni.

Ia menambahkan, pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah antisipasi menghadapi perubahan kondisi cuaca, termasuk potensi hujan dengan intensitas tinggi yang dapat memicu bencana hidrometeorologi.

M. Roni mengungkapkan bahwa Pemkot Cimahi tengah menyiapkan Surat Keputusan (SK) Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi sebagai langkah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem.

Melalui penetapan status siaga tersebut, pemerintah daerah akan memperkuat kesiapan personel, peralatan, serta koordinasi lintas sektor, termasuk dengan TNI, Polri, relawan, dan masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa kondisi tanah yang mengering selama musim kemarau berpotensi menjadi lebih rentan terhadap longsor ketika diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di wilayah yang memiliki lahan terbuka dan rawan pergerakan tanah.

Masyarakat juga diharapkan dapat melaksanakan kerja bakti secara komunal serta segera melaporkan kepada pemerintah setempat apabila menemukan kondisi lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana.

“Mitigasi bencana tidak pernah berhenti. Kita harus terus mengantisipasi berbagai kemungkinan, baik banjir, banjir bandang, maupun tanah longsor. Karena itu, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam upaya penanggulangan bencana,” jelasnya.

Selain penyaluran bantuan air bersih, BPBD Kota Cimahi juga terus melaksanakan sosialisasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana.

Sosialisasi dilakukan dengan menyasar berbagai kelompok masyarakat dan komunitas, termasuk kelompok penyandang disabilitas, agar informasi mengenai mitigasi dan penanganan bencana dapat diterima secara luas.

M. Roni menyampaikan bahwa keterbatasan jumlah personel BPBD menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana. Saat ini, BPBD Kota Cimahi memiliki 32 personel organik, sementara kebutuhan ideal diperkirakan mencapai sekitar 62 personel.

Meski demikian, pemerintah daerah terus mengoptimalkan sumber daya yang tersedia melalui kerja sama dengan relawan dan berbagai unsur terkait.

Ia menegaskan bahwa penanggulangan bencana membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari tahap mitigasi, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana.

Melalui monitoring distribusi bantuan air bersih dan penguatan kesiapsiagaan tersebut, Pemerintah Kota Cimahi berharap kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi serta potensi dampak bencana akibat perubahan cuaca dapat diminimalkan.

Pemerintah daerah juga mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan serta penanganan bencana demi mewujudkan Kota Cimahi yang tangguh dan siap menghadapi berbagai ancaman kebencanaan.

Sementara itu, Ketua RW 2 Kelurahan Karangmekar, Yunita, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Cimahi, khususnya BPBD Kota Cimahi, yang berkolaborasi dengan IREDI dalam menyalurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan.

“Terima kasih kepada Pemkot Cimahi melalui BPBD Kota Cimahi atas kiriman air bersihnya kepada warga kami yang saat ini masih mengalami kekurangan air bersih,” ujar Yunita.

Ia menjelaskan, persoalan kekurangan air bersih tidak hanya dirasakan warga yang mengandalkan sumur sebagai sumber air. Sejumlah rumah yang telah berlangganan PDAM pun masih mengalami kesulitan mendapatkan aliran air secara rutin.

Kondisi tersebut memaksa warga mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari memasak hingga keperluan rumah tangga lainnya.

Menurut Yunita, bantuan satu tangki air berkapasitas 5.000 liter tersebut sangat membantu meringankan beban warga di tengah kondisi kekeringan. Meski demikian, antrean panjang masyarakat yang membawa ember dan jeriken untuk mendapatkan air menjadi gambaran nyata bahwa persoalan ketersediaan air bersih masih membutuhkan perhatian serius.

Ia berharap, penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui penyaluran bantuan ketika krisis terjadi, tetapi juga disertai langkah berkelanjutan untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi.

Dengan demikian, warga tidak terus-menerus menghadapi kesulitan serupa setiap musim kemarau, serta memiliki kepastian akses terhadap air bersih untuk menunjang kehidupan sehari-hari. (Bd20)