DPRD Cimahi Matangkan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa setiap Peraturan Daerah (Perda) harus memberikan manfaat nyata dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Ngatiyana seusai Rapat Paripurna DPRD Kota Cimahi yang membahas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), Kamis (5/11/2026).

Dalam pembahasan tersebut, terdapat 11 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), terdiri atas lima Raperda prakarsa Pemerintah Kota Cimahi dan enam Raperda prakarsa DPRD Kota Cimahi.

Ngatiyana menegaskan, pembentukan Perda tidak boleh hanya berorientasi pada kuantitas produk hukum, tetapi harus mengedepankan manfaat, implementasi, serta hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

“Yang paling penting bukan banyaknya peraturan daerah, tetapi bagaimana manfaat dan implementasinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai kita memiliki banyak Perda, tetapi pada akhirnya tidak ada outcome atau hasil nyata yang dirasakan masyarakat,” tegas Ngatiyana.

Selain memperkuat penataan regulasi, Pemkot Cimahi juga melakukan langkah efisiensi anggaran di lingkungan pemerintahan. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pemangkasan anggaran makan dan minum (mamin) hingga 70 persen, sehingga alokasi yang tersisa hanya sekitar 30 persen dari anggaran sebelumnya.

Efisiensi juga dilakukan terhadap belanja alat tulis kantor (ATK). Pemkot Cimahi turut memperketat penggunaan fasilitas kantor, termasuk konsumsi listrik dan air, sebagai bagian dari upaya penghematan belanja operasional.

Ngatiyana menegaskan, penggunaan lampu dan perangkat listrik di lingkungan kantor pemerintahan paling lambat pukul 18.00 WIB harus sudah dimatikan, kecuali terdapat kebutuhan kedinasan tertentu.

Menurutnya, upaya penghematan harus dimulai dari internal pemerintah agar pengelolaan keuangan daerah semakin terkendali dan anggaran dapat diarahkan pada program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Melalui penataan regulasi dan efisiensi anggaran tersebut, Pemkot Cimahi berupaya memastikan setiap kebijakan pemerintahan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (Bd20)