Kabaran Jabar, - Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP FARKES REFORMASI) bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam keras insiden penembakan yang diduga dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) terhadap lima warga negara Indonesia (WNI) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia.
"Kami tidak akan tinggal diam atas penembakan ini. Kami akan menggelar aksi damai di Kedutaan Besar Malaysia pada Kamis, 30 Januari 2025, bersama Partai Buruh dan organisasi serikat buruh lainnya, untuk menuntut penyelesaian yang transparan," tegas Dimas P. Wardhana, Ketua Hubungan Luar Negeri FSP FARKES REFORMASI - KSPI, yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal KSPI bidang Infokom.
"Kami juga mendesak Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo-Gibran, untuk segera mengambil langkah tegas dan transparan dalam menangani kasus ini," tambahnya.
Tuntutan transparansi dan keadilan menjadi sorotan utama dalam perjuangan FSP FARKES REFORMASI dan KSPI untuk melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia.
Insiden tragis di perairan Tanjung Rhu, Malaysia, yang melibatkan penembakan terhadap lima warga negara Indonesia (WNI), mengakibatkan satu orang tewas dan empat lainnya terluka.
FSP FARKES REFORMASI dan KSPI menyuarakan tuntutan keras untuk penyelesaian kasus ini secara transparan dan segera. Mereka mengajukan empat tuntutan utama:
1. Penyelesaian kasus penembakan WNI di Malaysia secara transparan dan cepat.
2. Pemerintah Indonesia diminta untuk segera mengambil langkah tegas dan transparan dalam menangani kasus ini.
3. Perlindungan yang lebih baik bagi WNI yang bekerja di luar negeri.
4. Pemerintah Malaysia diminta untuk memberikan penjelasan yang jelas terkait insiden penembakan tersebut.
Menurut Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Judha Nugraha, nota diplomatik yang dikirimkan ke pihak Malaysia belum mendapatkan respons resmi, menunjukkan kurangnya keseriusan dari Pemerintah Malaysia dalam menangani kasus ini.
Komunikasi KBRI Kuala Lumpur dengan pihak kepolisian Malaysia juga menyebutkan bahwa belum ada kejelasan apakah penembakan itu terkait dengan jalur ilegal atau adanya perlawanan dari WNI yang terlibat.
FSP FARKES REFORMASI dan KSPI menuntut agar penjelasan yang jelas dan transparan segera disampaikan mengenai insiden ini.
Kasus ini juga memberikan pukulan keras bagi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kemenaker) dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), yang dipimpin oleh Abdul Kadir Karding.
Kedua lembaga ini diminta memberikan klarifikasi terkait langkah-langkah hukum terhadap pelaku penembakan dan bagaimana proses advokasi hukum untuk mendampingi para korban.
(Ayo ikuti saluran WhatsApp Kabaran Jabar Portal Informasi biar enggak ketinggalan update)
Pewarta: Mas Bons
Editor: Warsono
Posting Komentar untuk "FSP FARKES-KSPI Desak Transparansi Penyelesaian Penembakan Peker"