Kabaran Jabar, - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyambut baik rencana pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) yang diberitakan dalam siaran langsung program Kabar Siang tvOne pada 17 April 2025 pukul 11.40 WIB.
Namun, KSPI menekankan bahwa Satgas ini harus benar-benar menghadirkan solusi nyata bagi buruh yang terdampak kebijakan tarif impor Amerika Serikat, yang dikenal sebagai tarif Trump.
Presiden KSPI, Said Iqbal, menyatakan bahwa kebijakan tarif dari pemerintah Amerika Serikat berpotensi memberikan dampak serius terhadap sektor industri padat karya di Indonesia, khususnya tekstil, garmen, alas kaki, dan elektronik. Sektor-sektor tersebut selama ini sangat bergantung pada pasar ekspor Amerika.
“Dampaknya bisa sangat serius, terutama bagi buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan orientasi ekspor. PHK massal bukan lagi sekadar ancaman, tetapi mulai terjadi secara bertahap,” tegas Said Iqbal.
Menurut KSPI, rencana pengumuman Satgas PHK pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2025 harus melibatkan unsur tripartit, yakni pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.
“Buruh harus dilibatkan sejak awal. Suara buruh tidak boleh hanya menjadi pelengkap, melainkan harus menjadi bagian dari pengambilan keputusan dalam menyusun strategi perlindungan dan mitigasi dampak ekonomi global,” lanjutnya.
Lebih jauh, KSPI mengusulkan agar Satgas PHK tidak hanya berfokus pada pemantauan data, tetapi juga memiliki fungsi yang nyata dan langsung menyentuh kebutuhan buruh, antara lain:
1. Menyediakan bantuan hukum bagi buruh yang mengalami PHK sepihak;
2. Mendorong program pelatihan ulang (reskilling) dan penempatan kembali (re-employment);
3. Menyiapkan skema jaring pengaman sosial yang adil dan berkelanjutan; serta
4. Mendorong pemerintah melakukan diplomasi dagang yang efektif guna menjaga stabilitas pasar ekspor nasional.
Said Iqbal juga menambahkan bahwa dirinya secara langsung telah menyampaikan permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto agar hadir dalam perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2025 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), dan permintaan tersebut disampaikan langsung di hadapan Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet.
“Saya minta langsung ke Presiden Prabowo, pada saat pelaksanaan Sarasehan Ekonomi 8 April 2025 lalu, disaksikan oleh Mensesneg dan Sekretaris Kabinet. Dan alhamdulillah, Presiden Prabowo akan hadir langsung di perayaan May Day 2025 di GBK. Beliau akan menyampaikan komitmen negara dalam melindungi buruh Indonesia, termasuk menyikapi tantangan global seperti dampak tarif Trump,” ujar Said Iqbal.
Ia menegaskan bahwa kehadiran Presiden Prabowo nanti di hadapan puluhan ribu buruh bukan hanya simbolik, tetapi akan menjadi penegasan bahwa negara hadir dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh pekerja Indonesia.
Lebih dari itu, menurut KSPI, kehadiran Presiden Prabowo pada peringatan May Day 2025 akan menjadi momentum bersejarah dalam dunia perburuhan Indonesia.
“Ini adalah kedua kalinya dalam sejarah perburuhan nasional, Presiden Republik Indonesia hadir langsung dalam perayaan Hari Buruh. Sebelumnya, Presiden Soekarno pernah hadir di tempat yang sama, di Stadion GBK. Ini mencerminkan perhatian dan komitmen negara terhadap kaum pekerja,” tegas Said Iqbal.
“Pemerintah tidak boleh hanya menjadi penonton. Negara harus hadir dalam perlindungan terhadap buruh, yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional,” pungkas Presiden KSPI.
Pewarta: red
Editor: Warsono
0Komentar